Majelis Taklim Wajib Terdaftar, Sohibul: Pemerintah Terjebak Masa Lalu

JAKARTA (voa-islam.com) - Silaturahim kebangsaan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PP Muhammadiyah, satu diantaranya membahas soal isu keumatan seperti intervensi pemerintah terhadap majelis taklim.

"Tadi menjadi pembicaraan juga bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ada sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan. Ini mengingatkan kita pada dulu zaman orde baru fenomenanya seperti itu," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Gedung Dakwah Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) malam seperti dikutip dari pks.id.

Sohibul menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan PKS ingin Indonesia saat ini tidak menjadi bangsa yang terus terjebak pada yang namanya reinventing the wheel.

"Bolak-balik apa yang dulu pernah kita lakukan kesalahan, masa balik lagi ke situ. Apa yang diputuskan pemerintah hari ini, kami kritisi karena itu menjadi sesuatu yang tidak proporsional. Terlalu mengintervensi kepada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Kami berharap pemerintah melihat kembali ke masalah ini," terang eks rektor Universitas Paramadina itu. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Persis: Sertifikasi Calon Pengantin Jangan Jadi Penghambat Pernikahan
• DSKS: Islam Mengharamkan Nonton Film Porno
• Sebagai Pejabat Publik, Pernyataan Ganjar Pranowo Soal Film Porno Dinilai Kurang Etis
• IHW: Negara Perlu Siapkan Anggaran Rp 56 Triliun untuk Biaya Subsidi Sertifikasi Halal
• DPR Minta Kembalikan Beasiwa LPDP “Top Up” di Rusia
• IHW Soroti Ketidaksiapan BPJPH Urus Sertifikasi Halal
• IHW Ajak UMKM Urus Sertifikasi Halal
• Jati Diri Muslim Modern dan Kesempurnaan Islam