Fasilitasi Sertifikasi Halal, Kemenkop UKM Gandeng LPPOM MUI

BOGOR (voa-islam.com)--Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal telah berlaku terhitung 17 Oktober 2019. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut, pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pun harus mensertifikasi halal produknya. Namun, tidak semua UMK mempunyai biaya untuk dibayarkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan kemudahan, salah satunya Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI.

Pada kesempatan ini pula, perwakilan Kemkop UKM juga meninjau pedagang gorengan yang telah disertifikasi halal pada program Corporate Social Responsibility (CSR) LPPOM MUI di sekitaran Air Mancur, Bogor.*

Sumber: Halalmui.org

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Universitas Sains Islam Malaysia Kunjungi Prodi Matematika UIN Ar-Raniry
• Empat Alasan Kaum Muslimin Wajib Menolak Sekularisme
• Muhammadiyah Haramkan Rokok Elektrik, Ini Fatwa Lengkapnya
• KH Cholil Nafis: Hapus Kewajiban Sertifikasi Halal Berarti Melawan Masyarakat
• Komunitas Pemuda dan Ormas di Depok Bersatu Tolak LGBT
• Materi Khutbah Jumat Akan Diatur Kemenag, Anggota DPR RI: Khatib Bukan Alat Pemerintah
• Dua Misi Musuh Islam terhadap Kaum Muslimin
• IHW Usulkan Sertifikasi Halal Jangan Gratis