Tragedi Papua, Itu Kepentingan Siapa?

Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya Sabtu, 16 agustus itu memang betul terjadi. Ada oknum teriak "monyet" itu benar adanya. Begitu juga bentrokan 56 pelajar asal Papua yang bergabung dalam AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dengan warga Malang saat demo itu ada jejaknya. Semakin memanas ketika wakil walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengancam akan memulangkan mereka. Ini semua adalah fakta yang tak bisa dipungkiri.

Apakah cukup dengan dua kasus itu lalu dianggap ada perlakuan rasis kepada orang-orang Papua? Tidak! Sebab, mahasiswa-mahasiswa Papua di berbagai wilayah di Indonesia tidak mendapat perlakukan seperti itu. Mereka diperlakukan sebagai warga Indonesia asli dengan seluruh hak-haknya. Di Jogja, Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain, para pelajar dan mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan yang adil. Tak beda dengan mahasiswa dan warga negara lainnya.

Kalau soal kata "monyet", hampir setiap kita pernah dapat umpatan kata itu. Tak pandang suku dan agama. Meski tidak pantas, kata "monyet" sering keluar dari mulut orang yang sedang kesal. Kok jadi membahas istilah "monyet".

Lalu, kenapa ada isu rasisme? Nah, itu dia. Isu rasisme seperti sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi trigger bagi banyak kepentingan terkait Papua maupun Indonesia.

Kejadian apa saja mudah dibesar-besarkan untuk sekedar menjadi pemantik (trigger) ketika pertama, ada masalah serius yang terpendam begitu lama. Api dalam sekam. Hanya tunggu pemicunya saja. Kedua, ada orang-orang pintar yang memainkan isu itu. Bahasa akademiknya: aktor intelektual.

Apa masalah yang terpendam lama di Papua? Ketertinggalan! Bahasa kejamnya: diskriminasi. Dan betul, masyarakat Papua tertinggal jauh dari masyarakat Indonesia yang lain. Terutama tertinggal dalam aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Ingat busung lapar dan gizi buruk yang pernah mengakibatkan 61 orang dari Suku Asmat meninggal? Betapa di wilayah yang kaya tambang emas dan nikel masih banyak penduduknya yang mati kelaparan dan dihajar busung lapar.

Lima tahun terakhir (sejak 2014) warga miskin Papua bertambah 60 ribuan. Jumlah warga miskin Papua sekarang mencapai 28 persen. Lima tahun, berarti era Jokowi? Betul! Ini sekaligus jadi otokritik bagi pemerintahan Jokowi yang selama ini gemar menjual berita infrastruktur untuk daerah tertinggal, khususnya Papua. Ternyata, infrastruktur bukan solusi terbaik bagi masyarakat Papua. Buktinya? Yang miskin tambah banyak. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak linier dengan kesejahteraan masyarakat Papua. Bukan berarti infrastruktur tidak penting. Hanya saja, belum tepat fungsi. Ini bukti bahwa solusi berupa infrastruktur di Papua ternyata tak terukur. Jangan semua penyakit dikasih obat bodrek tuan.

Diantara masyarakat Papua sendiri terjadi kesenjangan yang juga mencolok. Banyak para elit dan pejabat di Papua yang kaya raya, tapi penduduknya dibiarkan tetap miskin. Para elit ini perlu lebih keras lagi memperjuangkan warga asli Papua, bukan hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Jangan mengaku sebagai pejuang Papua sementara mereka berlimpah kesejahteraan di atas ketertinggalan, kemiskinan dan penderitaan warga asli Papua.

Sumber Daya Alam (SDA) Papua kaya raya. Mestinya ada mekanisme pembagian yang proporsional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Bukan hanya untuk mensejahterakan para pejabat di Jakarta dan para elit Papua saja. Tapi kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Papua. Situasi yang terjadi sekarang tepat untuk merumuskan kembali Ke-Indonesiaan masyarakat Papua dalam konteks keadilan.

Begitu juga dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. Masih banyak yang harus didorong untuk dibenahi dalam rangka mengejar ketertinggalan.

Lalu, siapa yang bermain di balik isu rasisme di Papua? Kok jadi curiga? Bukan! Dalam memecahkan masalah, perlu melihat dari semua sisi. Diawali pertanyaan: kasus di Surabaya dan Malang, kenapa meledaknya di Manokwari, Sorong dan Fak FAK? Mengapa begitu cepat terjadi mobilisasi massa?

Untuk memobilisasi massa sebesar dan secepat itu biasanya perlu sutradara yang berpengalaman. Wajar kalau kemudian ada yang mengkaitkan peristiwa Papua dengan perpecahan dua kubu pendukung istana yaitu Teuku Umar dan Godangdia cs.

Pemain di Teuku Umar adalah kepala BIN yaitu Jenderal Polisi Budi Gunawan. Populer dengan sebutan BG. Selain Megawati, ketum PDIP. BG telah sukses menarik Prabowo masuk dalam barisan untuk memperkuat posisioning PDIP terhadap Jokowi.

Di Godangdia ada Surya Paloh yang sedang dipreteli perannya. Tidak hanya Surya Paloh, tapi juga Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Wiranto, Moeldoko dan Hendropriyono juga punya nasib yang sama. Apalagi, para jenderal ini tak punya partai dan anggota parlemen. Beruntung, Hendropriyono masih punya menantu yang sekarang jadi KASAD. Nama-nama tersebut adalah deretan para jenderal dengan seabrek pengalaman, terutama di daerah konflik.

Teuku Umar sekarang lagi dominan perannya mendampingi Jokowi. Tentu saja sangat berpengaruh dalam menyusun struktur pemerintahan, termasuk memasok SDM di kabinet yang kabarnya sudah selesai dibuat. Apakah susunan kabinet dan pejabat tinggi negara tidak mengakomodir kepentingan kelompok Godangdia dan para jenderal itu? Inilah yang jadi perseteruan selama ini di dua kubu tersebut. Lagi-lagi, soal bagi kue.

Apa hubungannya dengan Papua? Rusuhnya Papua telah mencoreng tidak saja wajah Jokowi, tapi juga ingin membuktikan bahwa BIN tidak bisa bekerja efektif disana. Apakah berarti kerusuhan Papua jadi alat negosiasi pihak-pihak tertentu? Nah itu yang publik masih duga-duga.

Konflik Papua juga akan memperkuat posisioning para elit yang ingin Papua Merdeka. Kalau merdeka, banyak kepentingan elit Papua terakomodir, terutama untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Punya presiden, wakil presiden dan menteri sendiri. Ada banyak jabatan, termasuk Jaksa Agung, Mahkamah Agung, MPR dan DPR. Belum lagi direksi dan komisaris BUMN. Kalau gagal merdeka? Setidaknya kerusuhan ini akan memberi ruang untuk menekan dan melakukan renegosiasi dengan pemerintahan pusat.

Bagaimana dengan kepentingan luar negeri? Ada 20 negara yang cari makan di Papua. Di saat kepentingan mereka terganggu, maka rusuh Papua juga akan jadi ajang bergaining.

So? Masalah Papua itu kompleks. Para pemain bergentayangan. Isu rasisme boleh jadi hanya semata-mata jadi kendaraan para pihak untuk melakukan ancaman dan bernegosiasi. Dalam sejarah, untuk memenuhi kepentingan elit, aset negara dan rakyat seringkali jadi korban. Saatnya di-stop! [PurWD/voa-islam.com]

Jakarta, 26/8/2019

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

• Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan, Kenapa Gak Ke Beijing?
• Berapa Lama Ma'ruf Amin Jadi Wapres Jokowi?
• Para Pelaku Sejarah: Marsekal Hadi, Jenderal Andika, dan Enzo
• Info Tak Valid: Mahfud MD Minta Diangkat Menjadi KSAD
• Ijtima’ Ulama IV, Formulasi Baru Politik Islam
• Menyoal Organisasi Baru Koopssus TNI
• Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
• Benarkah Ali bin Abi Thalib Pernah ke Garut?