Jokowi Ditinggalkan Pendukung?

Oleh:

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

APAPUN yang dilakukan Jokowi, pasti benar. Dalam obrolan santai seorang teman bilang: Jokowi seperti Nabi. Ini serius. Kata-kata itu saya dengar sendiri. Jadi, kalau ada yang bilang Jokowi itu "wali" atau titisan Nabi, itu gak seberapa dibanding kata temen saya. Begitulah pendukung fanatik Jokowi, tak bisa melihat presiden yang diidolakannya salah dan dikritik orang. No salah No keliru. No dosa. Begitulah kira-kira. Namanya juga fanatik.

Apapun terkait Jokowi akan dibelanya. Itulah yang disebut pendukung die hard. Mendukung tanpa syarat. Siap di garda terdepan. Sama dengan Jokowi, Prabowo juga punya pendukung yang sama. Sama-sama fanatiknya. Kalau diukur, pendukung Jokowi sedikit lebih fanatik dibanding pendukung Prabowo. Sebab, Prabowo tak pernah diidentifikasi "seperti" Nabi. Malah tak sedikit yang meragukan "shalat" Prabowo. Termasuk seorang profesor yang dulu pernah jadi timsesnya. Atau mungkin karena Prabowo tak pernah pasang kamera ketika shalat, sehingga tak terlihat. Entahlah... Itu urusan Prabowo dengan Tuhannya. Saya tak mau jadi hakim berkaitan dengan masalah beginian.

Soal pendukung, itu ada empat kategori. Pertama, pendukung  ideologis. Karena sama ideologi, maka didukung. Atau untuk melawan calon yang kontra ideologis, sekelompok ormas dan komunitas mendukung calon lawannya. Dan ini biasanya terjadi karena tak ada pilihan lain. Terpaksa? Begitulah. Pilpres 2019 adalah contoh terbaik untuk menjelaskan dukungan ideologis ini. 

Begitu juga dengan calon beda agama. Banyak orang mendukung calon karena sesuai agamanya. Kasus Pilgub DKI, Pilgub di Bali, Pilgub di Papua dan Pilgub di Sumatera Utara bisa jadi contoh. Meski tak semua berlaku seperti di daerah-daerah itu. Ini proses demokrasi yang wajar dan tidak melanggar aturan. 

Kedua, pendukung transaksional. Mengikuti teori pertukaran sosial: aku dukung, aku dapat apa? Tegas di awal. Biasanya, ada tiga jenis komoditi yang ditransaksikan: uang, jabatan dan proyek.

Partai pengusung, ormas pendukung dan timses biasanya minta dua: logistik dan jabatan. Pemodal minta proyek. Itupun kalau menang. Kalau kalah? Nasib! Tapi, biasanya para pemodal main dua kaki, bahkan tiga kaki. Emang kakinya ada berapa? Banyak. Lembaga survei dan konsultan politik minta dibayar di muka. DP dulu, dan lunas sebelum pemilu selesai. Soal ini saya pernah dicurigai oleh seorang mantan gubernur yang ingin nyapres Katanya: saya pingin jadi konsultan politiknya. Katanya loh ya.. Tapi, itu dulu. Lupakanlah..

Ketiga, pendukung rasional. Bergantung integritas, kapasitas dan program yang ditawarkan oleh calon. Bagus, cocok dan sreg, dia dukung. Gak bagus, dia tolak. Ini biasanya terjadi di kalangan orang-orang berpendidikan dan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kelas menengah ke atas.

Keempat, pendukung fanatik. Mati urip dukung si boy. No ideologis, no nalar, no transaksional. Pokoknya, rela mati demi si boy. Setiap pemilu kita akan dapati orang-orang macam ini. Dan jumlahnya cukup banyak.

Pendukung fanatik adalah komunitas yang menjadi santapan empuk bagi para timses. Ada tiga hal yang biasanya dijadikan untuk memobilisasi komunitas fanatik ini. Pertama, permainan isu. Negatif dan black campaign akan jadi olahan utama. Karena ini jualan yang sangat efektif pengaruhnya. Kedua, identitas sosial. Sesama alumini, ormas atau etnis. Ketiga, sedikit logistik. Siapin sebungkus nasi dan kasih uang transport, lalu belikan kaos-bendera, mereka siap jadi kombatan.

Teriakan "Aku NKRI" vs Islam Radikal" berhasil jadi narasi timses Jokowi di pilpres kemarin. Harus diakui, narasi ini sukses mengalahkan isu yang dibangun oleh timses Prabowo. Kendati bukan satu-satunya variabel, tetapi terbukti sangat besar pengaruhnya. Usai pilpres, reda. Soal NKRI, khilafah, Wahabi, Islam radikal dan sejenisnya mendadak menghilang. Sebab, hajatan sudah selesai. Tidak lagi relevan, karena memang didesign untuk kebutuhan jangka pendek yaitu pilpres. Tutup saja dengan isu rekonsiliasi, kelar!

Pasca pilpres, isu bergeser. Bukan "Aku NKRI" vs "Islam Radikal", tetapi Papua, kenaikan BPJS dan pindah ibu kota. Tiga isu ini lagi hot dan menyedot banyak perhatian.

Soal BPJS, PBNU kritik pemerintahan Jokowi. Bukannya PBNU pendukung kelas berat? Cuma nanya boleh-boleh saja. Begitu juga para pendukung lainnya, meminta Jokowi tidak menaikkan iuran BPJS. Ini akan memberatkan rakyat, kata mereka. Sebab, problemnya ada di tata kelola BPJS. Bukan di besaran iuran. Emang selama ini gak merasa berat?

Bagaimana dengan Papua dan pindah ibu kota? Para pendukung Jokowi banyak diam. Di dua kasus ini Jokowi jadi bulan-bulanan Nitizen. Rakyat banyak yang protes. Termasuk para ASN. Nyaris tak ada pembelaan. Sebab, ini sangat kontroversial. Kontroversial atau kontra produktif? Usil loh! Sejumlah tokoh yang tak berafiliasi dengan dukungan politik manapun ikut teriak. Diantaranya adalah Emil Salim dan Salim Said. Keduanya geram dan mengkritik dengan tajam. 

Nampaknya, di tiga kasus jelang pelantikan, Jokowi mulai tak diback up lagi oleh para pendukung ideologis, rasional dan fanatiknya. 

Di Papua, Jokowi menang 90 persen. Tapi justru rusuh dan minta merdeka. Terus piye? Pendukung, tapi kok ngamuk. Pingin presidennya Jokowi, dipenuhi. Jokowi sudah mau dilantik jadi presiden lagi. Kok masih minta merdeka. Yok opo kon iku rek? Tanya warga Jawa Timuran. Emang Jokowi pernah menjanjikan referendum Papua? Hati-hati ngomongnya rek. Jangan asal tuduh. Tanya dan klarifikasi dulu sama Sri Bintang Pamungkas. Dia yang ngomong soal ini.

Sedangkan rencana pemindahan ibu kota? Belum meyakinkan rakyat untuk menemukan nalar dan alasan rasionalnya. Banyak yang malah nanya: adakah kaitanya dengan mega proyek Reklamasi dan Meikarta yang gagal? Adakah kaitannya dengan pertemuan di MRT Lebak Bulus? Eh, emang Prabowo punya berapa ribu hektar tanah di Kaltim? Gawat! Atau apa ada kaitannya dengan Pilgub DKI 2017 yang lalu? Nah, loh... 

Lalu, kemana para pendukung transaksional? Kemana parpol dan lingkaran elit Jokowi? Sedang sibuk cari jatah. Bersaing, bahkan berantem satu dengan yang lain. Kelompok Teuku Umar dan Gondangdia bersitegang. Malah rumornya ada yang ancam-ancam Jokowi. Waduh, gawat! Apakah ini tanda bahwa Jokowi benar-benar telah ditinggalkan para pendukungnya? Sebagaimana nasib Prabowo yang sudah lebih dulu ditinggalkan oleh para pemilihnya.* 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

• Lima Manfaat Ketika Ibu Kota Pindah
• Tragedi Papua, Itu Kepentingan Siapa?
• Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan, Kenapa Gak Ke Beijing?
• Berapa Lama Ma'ruf Amin Jadi Wapres Jokowi?
• Para Pelaku Sejarah: Marsekal Hadi, Jenderal Andika, dan Enzo
• Info Tak Valid: Mahfud MD Minta Diangkat Menjadi KSAD
• Ijtima’ Ulama IV, Formulasi Baru Politik Islam
• Menyoal Organisasi Baru Koopssus TNI