Atasi Stunting dengan Pelihara Seekor Ayam?

Oleh: Ummu Azka

Ayam menjadi hewan ternak populer bulan ini. Hal ini disebabkan karena terbitnya usulan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko agar satu keluarga memelihara ayam untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia mengatakan pemenuhan gizi anak bisa dilakukan dengan memberi asupan telur dari ayam yang dipelihara tersebut (cnnindonesia.com).

Menurut Moeldoko, gizi yang diberikan sejak usia dini dapat menekan angka stunting alias gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis pada seribu hari pertama.

Stunting adalah kondisi dimana pertumbuhan tak sampai pada batas minimal yang telah ditetapkan standar dunia (WHO). Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai grafik pertumbuhan standar. Atau dalam bahasa yang lebih umum adalah kuntet.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Angkanya mencapai 34,6 persen.

Fakta anak Stunting, selalu bersanding dengan masalah gizi buruk. Ratusan anak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terindikasi stunting. Dua penyebabnya adalah asupan gizi yang rendah dan tempat tinggal yang tidak layak.

Menurut Azirman; Kepala Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar; orang tua anak-anak stunting itu bekerja sebagai buruh perkebunan sawit sehingga tidak terpapar informasi dan pelayanan kesehatan yang baik.

Sementara di Jawa Timur, stunting masih terjadi di 12 kabupaten dan kota. Mereka adalah Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Jember, Bonndowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Kabupaten Malang, Trenggalek, dan Kabupaten Kediri.

Kondisi Stunting yang terjadi menimpa generasi bangsa sejatinya merupakan tanggung jawab negara. Kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat akan berakibat rakyat menderita gizi buruk. Kebutuhan pokok yang terus melonjak harganya serta sulitnya mencari pekerjaan menjadikan rakyat berada dalam kondisi tercekik meski hanya untuk makan.

Kebijakan pro kapitalis yang mewarnai negeri ini terbukti memihak hanya kepada para pemilik modal. Pengadaan pangan dilakukan semata atas pertimbangan materi dan keuntungan bagi para kapitalis. Sebagai contoh, kebijakan impor beras yang tak sesuai kebutuhan. Akibatnya terjadi surplus beras sebanyak 20 ribu ton di gudang Bulog pusat, dan kini akan dimusnahkan Karena mengalami penurunan kualitas. Bayangkan berapa banyak rakyat yang bisa terbebas dari lapar dengan beras sejumlah itu?

Kegagalan negara menyediakan pangan terjangkau serta bernutrisi inilah yang menyebabkan banyaknya kelaparan bahkan kasus Stunting pada anak. Maka sungguh tidak adil jika kini, kembali rakyat yang harus mengupayakan solusi untuk Stunting ini.

Program memelihara ayam untuk mengatasi Stunting, tak kan berdampak langsung. Kebutuhan rakyat terhadap pangan dengan nutrisi yang cukup sudah masuk pada tahapan penting dan genting.

Sebaliknya, program "bersama" seperti ini yang sudah banyak digalakkan dengan harapan semakin banyak pihak yang berpartisipasi. Penghargaan diberikan kepada yang mau berpartisipasi. Sekitar 20 yayasan pegiat anti Stunting mendapatkan penghargaan dan uang pembinaan masing-masing sebesar 10 juta.

Jika dicermati, cara tersebut tak ubahnya seperti menyerahkan penyelesaian masalah pangan pada rakyat. Hal ini akan semakin melepaskan negara dari kewajiban riayah suunil ummah (mengurusi urusan umat).

Sudah semestinya negara berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap warganegara. Menjamin semua kebutuhan pangan yang layak dan bergizi, serta memastikan setiap kepala keluarga mempunyai pekerjaan yang layak adalah langkah konkret mewujudkan Indonesia bebas Stunting.

Semuanya bisa terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah dalam institusi negara. Wallahu alam bishshowab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Zone lainnya:

• Pentingkah Reuni 212?
• Salam Yang Tertukar
• Abu Janda Layak Diadili
• Mendzalimi Umat
• Keutamaan Memakmurkan Masjid
• Mencegah Stunting
• Ironi Gaji 51 Juta versus 300 Ribu
• Garis Batas HAM dan Toleransi