Polling: 85 Persen Warga Jakarta Sangat Tidak Setuju Cagub Non-muslim

JAKARTA (voa-islam.com)—Dalam peluncuran Konvensi Gubernur Muslim Jakarta, Kamis (25/2/2016) di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan diumumkan hasil jajak pendapat (polling) yang dilakukan An-Nashr Institute tentang Cagub Muslim dan partisipasi dalam Pilkada DKI z017.

Polling yang dilakukan pada akhir 2015 lalu ini melibatkan 1000 responden warga DKI Jakarta.

Dari hasil polling terungkap, 85% warga Jakarta sangat tidak setuju terhadap calon gubernur dan atau wakil gubernur dari kalangan non-Muslim. Sementara 14 persen menyatakan tidak setuju. Hanya 0,6 persen responden saja yang menyatakan setuju. Sisanya tidak menjawab.

"Penskoran Skala Likert menunjukkan skor : 96,3 persen tergolong kategori sangat kuat. Dari 1000 (seribu) responden yang disurvei, hanya ada 3 (tiga) orang yang setuju dengan persentase 0,6 persen. Artinya, tingkat ketidaksetujuan responden akan adanya Cagub dan/ atau Cawagub dari kalangan non-Muslim sangat tinggi," ungkap Expert Advisor An-Nashr Institute, Dr Abdul Chair Ramadhan saat memaparkan hasil polling.

Terkait calon independen dalam Pilgub mendatang, 52 persen responden menyatakan setuju, 25 persen menyatakan tidak setuju dan sisinya menyatakan sangat tidak setuju.

Sementara itu terkait partisipasi dalam Pilkada 2017 mendatang, 67 persen responden menyatakan akan memilih pada Pemilihan Gubernur pada 2017 yang akan datang. Hanya 33 ersen saja yang responden menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya.

"Sikap tidak akan memilih yang ditunjukkan para responden ini bersifat tidak tetap (sementara). Dalam artian masih bisa berubah pada saat Pilkada dilangsungkan," jelas Abdul Choir.

Menurut Abdul Choir, mayoritas responden yang menyatakan tidak akan memilih lebih disebabkan karena ketidakpercayaannya kepada para calon yang ada, dan tidak ada jaminan perubahan yang berarti bagi masyarakat.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Darurat LGBT, PKS Dukung Penyusunan RUU Anti-LGBT
• Guru Besar UI Ini Sebut Indonesia Sangat Mungkin Dipimpin Presiden Keturunan Tionghoa
• Ini Sebelas Syarat Mengikuti Konvensi Gubernur Muslim Jakarta
• Penyadapan KPK Jangan Diganggu Gugat, Cukup Etika yang Diperhatikan
• Revisi UU Bagian dari Pemusnahan Wewenang dan Tugas KPK
• Saran DPR RI Revisi UU KPK Ditolak Guru Besar Ilmu Hukum dari Makassar
• Guru Besar IPB Menolak Pelemahan KPK melalui Revisi UU
• Dengan Sadap Gerak KPK Cepat, Guru Besar Unpad: Tidak Perlu Dipersoalkan