Pemerhati: Ada Burunan Predator Seksual karena Sikap (Tidak) Konsekuen Kita

JAKARTA (voa-islam.com)- Seto Mulyadi, yang lebih dikenal dengan Kak Seto, pemerhati anak memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak yang khusus mengurusi kepentingan anak, juga wanita. Dalam siaran persnya yang didapat voa-islam.com tertanggal 12 Juli 2016 tersebut, salah satunya Kak Seto meminta data-data kejahatan seksual untuk dijadikan sifatnya tertutup demi mengawasi korban-korban.

Berikut desakan lengkapnya:

"Pengadaan basis data terkait kejahatan seksual terhadap anak. Basis data yang bersifat tertutup berisikan data tentang korban, ditujukan sebagai alat monitor guna mendukung proses rehabilitas mereka agar dapat menjadi penyintas.

Basis data yang bersifat terbuka berisikan data tentang pelaku, ditujukan agar bisa diakses masyarakat 24 jam setiap hari. Dengan basis data kedua tersebut, ruang gerak predator diharapkan akan dapat dipersempit.

Basis data yang bersifat terbuka tersebut sekaligus menjadi bentuk perlibatan masyarakat luas dalam menangani para predator seksual serta memenuhi kebutuhan publik akan rasa aman. Percepatan pembahasan dan pensahan Perppu, serta menggencarkan penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Perumusan ketentuan teknis mengenai restitusi bagi korban kanak-kanak, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak.

Intensifikasi proses penangkapan oleh Polri terhadap Anwar, guna mencegah terjadinya hukuman sosial berwarna vigilantisme yang dikhawatirkan akan masyarakat jatuhkan ketika buronan tersebut berhasil mereka 'amankan'." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hindari Kejahatan Seksual: Inisiator KPA Minta Berikan Perhatian Lebih ke Anak
• Soal Penutupan Sekolah dan Bongkar Paksa: Seorang Guru Tantang Presiden
• Selain Pihak Pengembang, Diduga Ada pula BUMN yang Bermain di Reklamasi
• Benarkan Reklamasi di Bali Ditunggai Cukung dan Pejabat Pemerintahan?
• Jaringan '98: Hati-hati, Salah Resuffle Bisa People Power
• Jaringan '98: Salah Reshuffle Bisa People Power!
• Kejar Target Belanja Negara dan Atasi Bobroknya Ekonomi, Jokowi Butuh Utang Rp. 800 Triliun
• Pengamat: Anggaran APBN Terlalu Ambisius, Kurang Masuk Akal, & Tidak Realistis