Tidak Ingin NKRI Jatuh ke Tangan Penjahat, Politisi Ini Dukung Gugat UU Tax Amnesty

JAKARTA (voa-islam.com)- Adanya penggugat yang dari masyarakat akan keberadaan UU Tax Amnesty menurut politisi Bursah Zarnubi menandakan bahwa UU itu tidaklah dibuat transparan.

"Karena tidak transparan inilah. Maka sejauh manakah Mahkamah Kostitusi (MK) menanggapi perihal itu, yakni gugatan warga melalui serikat untuk tetap menggagalkan UU TA ini. Karena ini adalah representasi gelisahan yang timbul pada masyarakat. Kita dukung perjuangan itu. Jangan sampai penggugat bekerja sendiri," sampainya, Kamis (14/07/2017), di Jakarta.

Menurutnya, TA ini sudah mewakili pelanggaran hukum yang ada di NKRI. Seharusnya negara mampu mewaspadai ini. Jika hal ini terus berlanjut, hal tidak mungkin masa depan bangsa Indonesia akan hancur.

"TA ini semacam kejahatan yang melalui UU. Kita harus mewaspadainya karena negara telah melakukan ini. Bisa jadi masa depan kita hancur-hancuran. Masak orang jahat kita ampuni? Tapi jika orang miskin justru malah ditembaki," sesalnya.

Ia, lanjutnya, berharap tidak terjadi hal demikian. Apalagi jika sampai negeri ini jatuh kepada orang jahat yang hanya diberikan pengampunan seperti itu.

"Kita tidak ingin negeri ini jatuh ke tangan penjahat yang sudah jelas berpuluh-puluh tahun lamanya membawa uang ke luar negeri. Jelas sekali itu perbuatan jahat yang dilegalisir dengan selimut UU," harapnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• UU Tax Amnesty untuk Kepentingan Jokowi pada Pemilu Akan Datang, Benarkah?
• 10 Juta Warga Cina Diundang ke Indonesia adalah Kebijakan Ceroboh Jokowi
• Kok Pemberian Tax Amnesty hanya Dibatasi 3 Tahun? Ada Apa?
• Anggota DPR yang Setuju TA Jangan Cuci Tangan jika Akhirnya Gagal
• Fraksi PKS: Tax Amnesty Itu adalah Transaksi Haram yang Dilakukan Pemerintah
• Ini Kebaikkan Pemerintahan Jokowi kepada Penerima Tax Amnesty Belasan Ribuan Triliun
• Lahirnya UU Tax Amnesty karena DPR RI Ditekan?
• Penggugat Tax Amnesty Mengaku Dapat Ancaman dari Oknum Perpajakan