Pilgub DKI, Pengamat: Kontrak Politik Itu Basa Basi jika hanya Ucapan Saja

JAKARTA (voa-islam.com)- Pilkada DKI mendatang diminta oleh salah satu pengamat politik agar berjalan dengan memperhatikan kualitas. Tidak hanya itu, pengamat ini juga mengingatkan kepada siapapun, termasuk media dan lembaga survey untuk dapat berlaku adil di Pilkada tahun 2017 nanti.

"Pilkada esok jangan hanya kita serahkan melalui partai politik saja. Tapi kita harus libatkan semua elemen, termasuk media dan lembaga survey yang ada.

Kita harus menuju Pilkada 2017 nanti dengan memperhatikan kualitas. Bukan hanya demokrasi yang prosedural tetapi harus dari, oleh, dan untuk rakyat," kata Siti Zuhro, Sabtu (1/10/2016), di Jakarta.

Khusus untuk media dan lembaga survey, ia meminta tidak hanya mampu berlaku adil dalam Pilkada nanti melainkan juga harus mengutamakan pembangunan untuk Jakarta. "Media, lembaga survey, dan juga masyarakat harus berpihak pada pembangunan di Jakarta," tambahnya.

Saat ditanya soal kontrak politik yang belakangan ini menjadi buah bibir, Siti hanya mengatakan bahwa hal itu bagian dari basa basi menjelang Pilkada. Akan tetapi jika ada pasanga calon yang menawarkan itu melalui hatinya, tidak akan terjadi hal demikian.

"Kontrak politik itu basa basi. Kita tidak dapat menuntutnya jika apa yang diucapkan oleh pasangan yang ada tidak dengan hatinya," tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa, misalnya Jakarta sebelum Basuki Thajaja Purnama atau Ahok memimpin juga ada kontrak politik dengan warganya. Salah satu yang sangat diingat oleh warganya ialah adanya kontrak politik di Bukit Duri dan Kampung Akuarium atau lainnya dengan dijanjikan tidak akan digusur. Akan tetapi tetap digusur walau sekalipun proses hukum sedang berjalan. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DKI Dipimpin Ahok, Pengamat: Betawi dan Agamanya Kian Tergusur juga Terpinggirkan
• Dua Cagub DKI Ini Harapan Baru Warga agar Sejarah dan Tempat Ibadah Umat Islam Terjaga
• Main Gusur Perkampungan, Jangan Salahkan jika Warga Tidak Lagi Percaya dengan Hukum
• Lahirnya UU Tax Amnesty, Lahirlah Ketidakadilan untuk Rakyat yang Taat Pajak
• Empat Kali Utusan Presiden Hampiri Ribuan Buruh tetapi Tidak Pernah Ada Tindakan Nyata
• PP Muhammadiyah: Jangan Panik, Pilihlah Cagub DKI yang Tidak hanya Melayani Pengembang
• Buruh: PP No. 78 Tahun 2015 Miskinkan Keluarga Buruh, juga Keluarga Presiden
• Ribuan Buruh & Masyarakat Dihimbau agar Pilih Pemimpin Baru untuk Jakarta