Ahok Tidak Berperan Aktif Didugaan Kasus Korupsi e-KTP, Pakar: Keliru, Itu Ada Delik di Komisi

JAKARTA (voa-islam.com)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar membuka puluhan nama-nama orang yang diduga kuat terindikasi kasus korupsi ke publik. Hal ini sesuai dengan UU bahwa KPK senantiasa bertanggungjawab kepada masyarakat luas.

"KPK wajib buka ke publik sesuai UU KPK bahwa KPK tanggungjawab kepada publik: nama penerima, besaran nilainya dan bukti tanda terima dari KPK," kata Prof. Romli Atmasasmita, melalui akun Twitter @rajasundawiwaha.

Di lain sisi, apabila melihat kinerja saat ini, menurut salah satu arsitek lembaga antirasuah ini, KPK nampak mulai mengurusi hal-hal yang tidak substantif.

"Teori korupsi menurut KPK: Pertama, tidak ada niat jahat (mensrea); yang benar wewenang hakim. Kedua, bukan berperan aktif; keliru, karena ada delik komisi."

Menurut dirinya, apabila KPK tidak berkeinginan membuka nama-nama itu, maka Ombudsman wajib memeriksa KPK.

"Jika KPK tidak buka kepada publik ke-40 nama plus duitnya, maka melanggar UU KPK dan UU pelayanan publik. Ombudsman wajib periksa KPK." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kapolri Apresasi Masukan saat Dialog dengan MUI
• Sidang Ahok: Anggota Berikan Saksi Beda dengan Ketua MUI Sebaiknya Mundur
• Derita Petani Kendeng, Pengamat: Apa Mesti Raisa yang Cor Kaki agar Jokowi Keluar Sarang?
• Anies-Sandi Tolak Reklamasi, Harusnya Ahok-Djarot Kampanyekan Lanjutkan Reklamasi
• Gus Nuril Beri Gelar Santri Kehormatan kepada Ahok-Djarot, Netizen: Kok Ada Santri Gak Disunat
• Kokam akan Lakukan Aksi Tagih Janji KPK Usut Dugaan Suap ke Isteri Siyono
• Kepala di Bawah, Kaki di Atas Saat Kampanye, Ini Wejangan Adik Gusdur ke Anies-Sandi
• Datangkan Kader PDIP di Daerah untuk Bantu Ahok, Pengamat: Daerahnya Ditinggal