KPK akan "Mati" dengan Sendirinya

JAKARTA (voa-islam.com)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diprediksi tidak akan sampai dibubarkan melalui Hak Angket DPR RI. Akan tetapi, KPK diprediksi malah akan “mati” dengan sendiri karena beberapa indikasi di kasus-kasus korupsi.

“Dari sejumlah indikator hara kiri, saya tak yakin KPK akan dibubarkan oleh hak angket, yang bahkan taringnya, UU No 6/1954 tentang hak angket DPR sudah dibatalkan MK. Saya justru yakin, KPK sendiri yang ingin hara kiri,” kata pengamat politik Djoko Edhi Abdurrahman, melalui keterangan tertulisnya yang berjudul ‘Hara Kiri ala KPK’, yang didapat voa-islam.com, Selasa (25/07/2017).

Hal ini di antaranya dengan alasan power tends to corrupt itu yang dijaga UU KPK, terutama penyelenggara negara, terutama polisi, jaksa dan hakim. Itu tugas utama UU KPK. “Bagaimana Densus Tipikor akan menggarap kerah putih di lingkungan presiden, sementara fungsinya adalah penjaga kekuasaan? Postulatnya Lord Acton, power tends to corrupt.”

Dalam bahasa diplomasi Kapolri Tito Karnavian, pembentukan Densus Tipikor adalah memperkuat hak supervisi KPK. Ia meyakini itu diplomasi artifisial. Melainkan, Densus Tipikor disiapkan untuk menggantikan KPK yang hara kiri.

“Hak supervisi KPK merupakan perintah dari UU No 31/1999 tentang Tipikor yang merekomendasikan pembentukan KPK untuk menggantikan Tim Gabungan Penyidikan Korupsi (TGPK) yang dijabat Jaksa Agung sebelum UU No 30/2002 tentang KPK. Bentuk TGPK berubah menjadi hak supervisi setelah UU KPK diberlakukan, dan TGPK dihapus.”

Menurutnya tentu saja tak sama. Jenis UU KPK adalah "bertanggung jawab kepada UU dan melapor kepada UU". ‘Jadi KPK tak punya boss. Sedang UU Kepolisian No 2/2003, ‘bertanggung jawab kepada UU, melapor kepada Presiden’.

Doktrinnya juga beda. Doktrin UU KPK ‘tajam ke atas, tumpul ke bawah’ di mana objeknya dibatasi Pasal 11 huruf C: minimal korupsi Rp 1 miliar, diklasifikasi extra ordinary crime.”

Kejahatan kerah putih atau white collar crime. Yaitu menurutnya penjahat berdasi yang berada di kekuasaan. Polri adalah guardian presiden dan briefnya di bawah langsung presiden. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• KPK Diduga Kuat Petieskan Sejumlah Kasus Besar, Salah Satunya Sumber Waras
• Mantan Anggota DPR: Saya Lebih Percaya Kesaktian Setnov Kalahkan Kesaktian Ketua KPK
• Putusan Hakim Tipikor Nama SN Raib, Pengamat: Gawat KPK, Big Fish Lolos
• Persis Tolak Perppu karena Ketidakadilan Hukum dan Kesewenangan Penguasa
• Muncul Grup Facebook Gay Universitas Brawijaya, Pihak Kampus Lapor Polisi
• Fahri ke Jokowi: Hentikan Persekusi, Tuan Presiden, Mendata Aliran Ada di Era Nazi, Bukan di sini
• Akibat Ucapan Jokowi Ini, Demokrasi Indonesia Terasa Terampas
• Perppu Ormas adalah Bentuk Persekusi Pemerintah dan Penistaan Akal