Hukum Indonesia di Tengah Lilitan Jaringan dan Mobilisasi Orang Luar

JAKARTA (voa-islam.com)- Jaringan mereka luas, mereka punya banyak teman tukang ganggu (hukum) negara kita di luar. Kemampuan mobilisasinya tinggi termasuk pada guru besar yang tidak paham persoalan.

“Mereka dimobilisasi untuk sesuatu yang aneh; menolak mendiskusikan dan menganggap sesuatu final. Dalam soal KPK, aneh karena para guru besar melarang kampus mendiskusikannya. UU 30/2002 dianggap sebagai ayat Tuhan yang kalau diubah dianggap penistaan,” kata Fahri Hamzah, di akun Twitter pribadi miliknya, Ahad (11/02/2018).

Orang-orang itu menurutnya mengaku pembela HAM dulu, waktu pesanannya membela HAM. Sekarang mereka membolehkan UU mengintip warga negara tanpa batas. “Mereka menyetujui proses hukum yang didominasi oleh satu lembaga tanpa batasan bahkan tanpa SP3 dan pengawasan.”

Waktu melawan TNI mereka disebutnya memakai HAM tapi waktu membangun proxi KPK mereka mencampakkan HAM. “Jadi buat mereka yang penting bukan HAM tapi eksistensi mereka dalam menciptakan kekacauan dalam sistem kita. Cara-cara mereka bebas nilai dan Machiavellian.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kesaksian: Ada Kekuatan yang Sengaja Membenturkan Lembaga Hukum Indonesia
• Ulama Islam juga jadi Korban, agar Tidak Oleng Negara mesti Adil Menanganinya
• Ulama Diserang dan Dibunuh, MPR RI: Ada Gerakan Ingin Adu Domba
• Fahri Hamzah: Indonesia Tidak Memerlukan Pemimpin Gemar Senyum tapi Bengis Kelakuannya
• Politisi ke Rezim Jokowi: Apa Hebatnya Kalian Menangkap Orang karena Tulisan dan Berpendapat?
• Penangkapan Tidak dapat Dilakukan Sembarangan ke Wartawan dan Mahasiswa
• Banyak Orang yang Ditangkap paska Aksi Bela Islam hanya untuk Buat Takut Saja
• Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden, Gerindra Sindir Mantan Aktivis di Partai Penguasa