Dosa Besar Jokowi menurut Politisi: Membiarkan Adanya Elemen Anti Islam di RI

JAKARTA (voa-islam.com)- Salah satu politisi senior coba membandingkan situasi era Joko Widodo dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait isu-isu tertentu, di mana isu ini dianggapnya malah tidak begitu ketara di era SBY.

“Di antara #Dosa2Jokowi yang besar adalah karena membiarkan berkembangbiaknya elemen #AntiIslam dan #Islamophobia melalui medium konflik ideologi.  10 tahun presiden @SBYudhoyono tidak pernah kita terseret dalam narasi seperti ini.  Radikalisasi ini berbahaya bagi NKRI (https://twitter.com/fahrihamzah/status/1021078148497080320?s=21),” demikian analisa Fahri Hamzah, Ahad (22/7/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Fahri mencontohkan fakta bahwa isu ini terlihat diseret ke identitas adalah ketika jutaan umat Islam turun ke jalan karena tersinggung atas ucapan seorang yang kini sudah menjadi narapidana. Dan isu ataupun fakta yang tidak dibantah ini menurut dia adalah masih terasanya politik identitas. “Silahkan bantah, tapi jika ada 7 juta orang datang dari seluruh wilayah Republik, melakukan protes atas ketidakadilan yang dirasakan oleh Ummat Islam akibat nuansa #AntiIslam dan #Islamophobia dalam kebijakan negara, maka itu bukan isapan jempol. Itu fakta. #Dosa2Jokowi (https://twitter.com/fahrihamzah/status/1021085754208866304?s=21).

Pilkada kemarin membuktikan  bahwa akibat #AntiIslam dan #Islamophobia, masih nampak nuansa ideologis. Tapi, ada upaya membuatnya landai atau dilupakan (https://twitter.com/fahrihamzah/status/1021088958539689985?s=21).” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Bukti Korupsi Merajalela
• Korupsi semakin Banyak, Salah Jokowi atau KPK?
• Soal OTT di Lapas Suka Miskin, Dahnil: Copot MenkumHam
• Utang yang Dimiliki BUMN 5.000 T
• Aturan hanya tinggalah Aturan, Banyak Fakta Pemerintah Abaikan Pasal Ini
• Fahri Khawatir BUMN jadi Tempat Mangkal Tim Sukses
• Apakah Boleh Jual Aset BUMN tanpa Diketahui DPR?
• Yusril Minta Pahami PT dengan Logika Hukum, bukan dengan Logika Politik