Para Akademisi Desak Jokowi Segera Keluarkan Perppu KPK

JAKARTA (voa-islam.com)—Sejumlah akademisi baik individual maupun LSM meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Dalam keterangan tertulis yang diunggah pada situs ylbhi.or.id, dijelaskan secara substansi, UU KPK hasil revisi bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan KPK.Menurut aliansi, Presiden memiliki wewenang konstituional prerogratif untuk menerbitkan Perppu atas dasar kondisi ‘kegentingan yang memaksa’.

“Perppu itu jelas punya landasan konstitusional, wewenang yang diberikan UUD 1945 kepada Presiden (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011). Bahkan pemaknaan ikhwal kegentingan yang memaksa, telah diatur oleh MK, melalui putusannya No. 138/PUU-VII/2009,” tulisnya.

Aliansi kemudian menyoroti sikap partai-partai politik yang seakan menghalangi Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.

“Tanpa malu, tekanan partai-partai politik terhadap Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu jelas merupakan kepentingan yang justru tidak menginginkan KPK kuat dan bekerja secara berintegritas. Ancaman pemakzulan merupakan penanda arogansi politik elit yang jauh dari tuntutan rakyat maupun semangat perang terhadap korupsi,” ungkapnya.

Berikut poin-poin pernyataan sikap.

Kami, individual akademisi maupun dari sejumlah pusat studi universitas, serta organisasi non-pemerintah,

1. Mendesak Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas memperkuat KPK dan kembali ke dalam agenda pemberantasan korupsi. Komitmen ini harus ditunjukkan dengan keberaniannya mengeluarkan Perppu UU KPK sebagai awal penguatan kembali KPK.

2. Menyatakan turut berduka cita mendalam atas mereka yang meninggal, maupun menjadi korban kekerasan dalam aksi terkait #ReformasiDikorupsi.

3. Sebagai simbol duka sekaligus keteguhan untuk tetap berjuang bersolidaritas bersama, maka #PitaHitamMelawan sebagai inisiatif kami mendorong pengungkapan, pengusutan serta pertanggungjawaban hukum pelaku penembakan, penyiksaan/penganiayaan yang terjadi dalam aksi yang berlangsung pada September 2019 lalu.

4. Mendesak otoritas penyelenggara kekuasaan untuk tetap menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, jaminan kebebasan berekspresi/berpendapat, sekaligus memutus impunitas atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini.

Jember, 14 Oktober 2019

bertempat di FEB Universitas Jember

Organisasi Pendukung: Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM), CHRM2 Universitas Jember, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Unmuh Surabaya,  Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH UNAIR, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) FH UNIBRAW, Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sekretariat Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) dan sejumlah individual dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Alumni IPB Bantu Korban Gempa Ambon
• Buku 'Dilema PKS' Jadi Barang Bukti Penggeledahan Terduga Teroris, Ini Kata Penulis
• PKS Sebut Sanksi BPJS sebagai Ancaman Pemerintah kepada Rakyat
• Selain UAS, Tokoh-tokoh Ini Dikabarkan Juga Pernah Ditolak UGM
• Jadi Korban Kekerasan, Pengamat Terorisme Minta Wiranto Instropeksi Pernyataan Selama Ini
• YLBHI dkk Somasi Direktur Utama BPJS Kesehatan
• Ombudsman: Polri Lakukan Maladministrasi pada Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 21-23 Mei
• PKS Siap Jadi Oposisi Tunggal Jika Gerindra Gabung ke Jokowi