DPR Setuju Regulasi Investasi Disederhanakan

MAKASSAR (voa-islam.com)--Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR-RI Mulyanto meminta Pemerintah mengevaluasi berbagai aturan yang menghambat masuknya investasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Aturan yang terlalu panjang dan berbelit sebaiknya disederhanakan agar investor tertarik menempatkan modal usahanya di daerah-daerah.

“Secara prinsip kami melihat ada kesamaan keinginan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan DPR. Kami sama-sama menginginkan regulasi tentang investasi di daerah ini dibuat lebih sederhana sehingga investor dari kalangan mananpun mudah menanamkan modal usahanya. Namun kami perlu ingatkan upaya penyederhanaan regulasi investasi jangan sampai mengurangi fungsi pengawasan DPR, serta jangan sampai membawa dampak kurang baik terhadap lingkungan,” kata Mulyanto di sela kunjungan kerja (kunker) ke Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/11).

DPR saat ini, kata Mulyanto, terbuka untuk komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan manapun yang terkait dengan upaya penyederhanaan regulasi investasi. DPR akan memperhatikan aspirasi masyarakat terkait evaluasi regulasi investasi ini agar menjadi salah satu pembahasan dalam sidang pembahasan Undang-Undang.

“Selama masih menjadi domain DPR kami akan berusaha menyelesaikan masalah ini secepatnya. Berbagai aspirasi yang kami terima hari ini sangat berharga karena terkait dengan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan investasi. Diharapkan dengan meningkatnya investasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Mulyanto.

Untuk itu Mulyanto mendorong Pemerintah lebih aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak termasuk dengan kalangan LSM. Pemerintah, lanjut Mulyanto, perlu juga mendengar masukan dari pegiat lingkungan hidup agar setiap investasi yang ditawarkan tidak membahayakan bagi kelestarian lingkungan hidup.

“Kita harus mulai membuat program pembangunan terintegrasi. Pembangunan yang ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap kondisi sosial masyarakat di suatu daerah. Semua bisa kita wujudkan jika Pemerintah mau melibatkan berbagai pihak untuk berbagi pandangan,” tegas Mulyanto.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Muhadjir Effendy: Pemerintah Akan Tingkatkan Kualitas Pembekalan Pranikah
• Anggota DPD RI: Sertifikasi Pernikahan Tidak Boleh Beratkan Calon Pengantin
• Mardani: Rakornas PKS Kokohkan Diri Jadi Oposisi Kritis Konstruktif
• Sodik Mudjahid: Mau Buat UU Syar'i, Kuasailah DPR dan Eksekutif!
• Israel Serang Gaza, Mardani Ali Sera: Indonesia Harus Protes Keras PBB
• Adhie Massardi: Kemerosotan Ekonomi Nasional Bukan Isu, tapi Fakta
• Tahun 2020, Pemerintah Wajibkan Sertifikasi Perkawinan Calon Pengantin
• FPKS Minta Pemerintah Jangan PHP Soal Omnibus Law