voa-islam.com

Legislator: Pemerintah Harus Tegas Hadapi Freeport

Berita Terkait

Kamis, 1 Sya'ban 1446 H / 29 Oktober 2020 20:18 wib

2.940 views

Legislator: Pemerintah Harus Tegas Hadapi Freeport

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tegas hadapi PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam hal pembangunan smelter. Smelter adalah fasilitas pengolahan sisa bahan tambang untuk mengurai berbagai material yang ada di dalamnya. Pembangunan smelter ini diperlukan untuk mendapat nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor oleh perusahaan tambang.

Berdasarkan UU Minerba yang baru, PTFI wajib membangun smelter paling lambat tiga tahun sejak UU Minerba itu diberlakukan. UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020 maka paling lambat pada tahun 2023 PTFI harus sudah selesai membangun smleter. Tapi hingga kini, progresnya sangat minim, minta mundurkan jadwal.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan minta Pemerintah tidak lagi memberi toleransi kepada PTFI dalam hal pembangunan smelter sebagai syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika hingga tahun 2023 PTFI tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka menurut perundangan haram hukumnya ekspor konsentrat oleh PTFI.

"Saya menilai PTFI hanya bikin gaduh dan memaksakan kehendaknya untuk menghindari UU Minerba dan kesepakatan saat diberikan izin usaha penambangan khusus (IUPK). Ini niat yang tidak baik. Karena itu Pemerintah harus tegas menolaknya. Jangan lembek, apalagi mau didikte oleh PTFI," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta kali ini Pemerintah jangan mau membuka pintu negosiasi alias tawar-menawar bersekongkol untuk bersama-sama melanggar UU. Mulyanto menilai PTFI tidak punya itikad baik dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Sedikitnya sudah dua kali PTFI melanggar target waktu yang ditentukan. Modusnya sama, merasa menghadapi banyak kendala yang membuat mereka sulit merealisasikan pembangunan smelter sesuai target. Kemudian minta pemakluman dari Pemerintah.

Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi Covid 19. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindar dari kewajiban," lanjut Mulyanto.

Mulyanto minta kali ini Pemerintah lebih tegas. Pemerintah harus punya keinginan kuat menegakkan UU Minerba. Sekiranya PTFI tidak dapat memenuhi target pembangunan smelter, maka sudah selayaknya Pemerintah melarang ekspor konsentrat tembaga perusahaan asal Amerika tersebut.

"Jangan sampai ada oknum Pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan," tandas Mulyanto.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

	Malam ini Masuk 1 Sya’ban 1446 H. Baca Doa Awal Bulan ini! Kamis, 30 Jan 2025 19:24
	Pembakar Al-Qur'an Salwan Momika Ditembak Mati di Swedia Kamis, 30 Jan 2025 18:24
	Pemimpin HTS Ahmad Al-Sharaa Ditunjuk Sebagai Presiden Sementara Suriah Kamis, 30 Jan 2025 18:02
	Pahala Jariyah Menanam Pohon Selasa, 28 Jan 2025 21:37

voa-islam.com

Berita Terkait

Legislator: Pemerintah Harus Tegas Hadapi Freeport

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

Gamis Syari Murah Terbaru Original

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

NABAWI HERBA

Palestina Masih Berduka, Ayo Ulurkan Tangan Bantu Mereka

Open Donasi Wakaf Pembangunan Rumah Qur'an & TK Islam Terpadu An Najjah di Jonggol

Ulurtangan Bersama PDUI Kota Bekasi Safari Wakaf Qur'an dan Tebar Sembako ke Pelosok Negeri

Bantu Naura, Balita Hebat Sembuh Dari Tumor Pembuluh Darah

Rumah Keluarga Yatim Ludes Terbakar Saat Ditinggal Sholat Tarawih

Malam ini Masuk 1 Sya’ban 1446 H. Baca Doa Awal Bulan ini!

Pembakar Al-Qur'an Salwan Momika Ditembak Mati di Swedia

Pemimpin HTS Ahmad Al-Sharaa Ditunjuk Sebagai Presiden Sementara Suriah

Pahala Jariyah Menanam Pohon

Pemimpin HTS Ahmad Al-Sharaa Ditunjuk Sebagai Presiden Sementara Suriah