UMKM Butuh Intervensi yang Kuat dan Terukur dari Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)--Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama hampir dua tahun ini benar-benar memukul sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat. Sektor UMKM yang menjadi ‘aktor utama’ ekonomi kerakyatan juga harus dihadapkan kepada berbagai situasi dan pilihan sulit.

Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang kuat dan terukur dari Pemerintah baik Pusat maupun daerah lewat berbagai regulasi dan aplikasi agar UMKM bisa bertahan mengingat UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional.

“Kita semua pasti sepakat bahwa UMKM adalah wajah ekonomi rakyat sesungguhnya. Menyelamatkan UMKM berarti menyelamatkan ekonomi bangsa ini. Dan menyelamatkan UMKM butuh intervensi Pemerintah baik lewat regulasi maupun berbagai aplikasi agar bisa menjadi solusi berbagai persoalan yang saat ini dihadapi UMKM selama pandemi,’ ujar Anggota DPD RI Fahira Idris saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus pengukuhan pengurus Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12). 

Fahira mengungkapkan, ada dua jenis hambatan yang saat menghimpit UMKM. Pertama hambatan utama, yaitu UMKM kehilangan pelanggan akibat menurunnya daya beli masyarakat, pembatasan mobilitas yang membuat UMKM kesulitan mendistribusikan barang/jasa, masih banyaknya UMKM yang bankable sehingga kesulitan mengakses permodalan dan pembiayaan serta terhambatnya produksi karena adanya pembatasan pergerakan.

Kedua, hambatan turunan yang diakibatkan situasi pandemi yang melambatkan usaha. Dampaknya, UMKM kesulitan melunasi pinjaman, membayar tagihan listrik, gas, dan lainnya serta kesulitan membayar gaji karyawan.

Fahira mengapresiasi berbagai regulasi dan ragam aplikasi yang diluncurkan Pemerintah untuk UMKM selama pandemi ini yang sangat membantu UMKM untuk bertahan, tetapi ke depan berbagai program stimulus ini diharapkan dibuat lebih fleksibel, lebih beragam atau diversifikasi. Misalnya stimulus yang diberikan kepada UMKM dalam bentuk restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja yang masih terlalu terfokus pada aspek pembiayaan melalui institusi perbankan memerlukan skema alternatif pembiayaan yang diberikan di luar mekanisme perbankan, mengingat masih banyak UMKM yang masih bankable.

Menurut Fahira, setidaknya ada dua strategi utama yang bisa ditempuh agar UMKM bisa tetap dan terus menjadi penopang ekonomi nasional baik semalam pandemi maupun setelah pandemi. Untuk jangka pendek, strateginya berupa penciptaan stimulus yang didasarkan pada pada sisi permintaan. Sedangkan, untuk hambatan mobilitas diatasi dengan penguatan platform online untuk memperluas kemitraan dengan UMKM.

“Di masa pandemi ini juga saat yang tepat bagi Pemerintah untuk mengakselerasi kolaborasi UMKM dengan lembaga riset untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk UMKM. Sedangkan untuk solusi yang berkelanjutan, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah memperkuat sinergi perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dalam pembiayaan UMKM, menciptakan market intelligent dan pengembangan klinik UMKM berbasis digital,” pungkas Senator Jakarta ini.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Belajar dari Kasus Erupsi Semeru, Anis Matta: Indonesia Perlu Bangun Solidaritas Mitigasi Bencana
• Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia
• Kemenag: Oknum Diduga Pelaku Tindak Asusila terhadap Santriwati Sudah Ditahan, Lembaganya Ditutup
• FPMI: Kenaikan Cukai Semestinya Berorientasi untuk Kurangi Konsumsi Rokok
• PPKM Level Tiga Nataru Dibatalkan, Legislator: Publik Jadi Bingung Maunya Pemerintah
• Petani Tembakau Curhat, Kenaikan Cukai Rokok Tidak Mempengaruhi Kesejahteraan
• Waspada Varian Omicron, Pemerintah Dorong Vaksinasi bagi Kelompok Rentan dan Anak-Anak
• Bukhori Usulkan RUU Bank Makanan dan RUU Tindak Pidana Kesusilaan Masuk Prolegnas Prioritas 2022