McJak: Apa Salahnya Memilih Pemimpin Sesuai Agama?

Jakarta (voa-islam.com) - Presiden Komunitas Muslim Cinta Jakarta Adnin Armas, merasa keheranan dengan anggapan yang tersebar saat ini, bahwa dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia, dan membawa issue agama adalah hal yang rasis.

Padahal menurut Adnin, hal demikian bukanlah sesuatu yang dilarang dan mengganggu. Dia mencontohkan, bahwa ketika seorang memilih sesuai kemauannya yang berdasarkan suku, keluarga, kerabat, tidak dipermasalahkan, lalu menurutnya kenapa jika berdasarkan agama tidak boleh?

“Ya sekarang kan orang memilih sesuai dengan kemauan dan keyakinan dia. Masa sesuai agama ga boleh. Jadi jangan anggap itu sesuatu yang keliru. Biasa aja.” Ucap Adnin saat di temui  VOA-ISLAM, di Cipayung Jakarta-Timur.

Oleh karenanya, Direktur Eksekutive Institue for The Study of Islamic Science and Civilization (INSISTS) itu berharap, dalam urusan politik, khususnya dalam menghadapi Pilkada DKI 2017 nanti, umat islam haruslah bergerak dan satu suara.

“Umat islam itu semua harus bergerak untuk memilih jangan antipati dengan persoalan umat ini.” Tutur Dia.

Sedangkan, saat ini Adnin bersama Komunitasnya Muslim cinta Jakarta (McJak), terus berupaya mendidik masyarakat lewat  sosialisasi, kegiatan, tulisan dan lain sebagainya, guna untuk melahirkan muslim jakarta yang berkualitas.

“Ya kita sosialisasi, melakukan berbagai kegiatan. Ada yang lewat tulisan. Ya memberi edukasi suapaya mereka paham.” Ujar dia. [nizar/adivammar]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, Problem Buruh dan Solusi Islam
• Kasus Siyono dalam Pusaran War On Terrorism
• Pertempuran Aleppo, Acuan Bagi Pejuang Oposisi dan Rezim Assad untuk Negosiasi Damai Mendatang
• Tiga Peristiwa Penting di Bulan Rajab, Dua Diantaranya Masih Banyak Umat Islam yang Belum Tahu
• Membaca Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Pandangan Penguasa
• Bukan Teman Ahok, Karena Bela Taipan
• Reinterpretasi Agama dalam Ide Kesetaraam Gender
• Ada Apa Dibalik Revisi UU Anti Terorisme?