Papua, Riwayatmu Kini

Oleh: Rahmiani. Tiflen, Skep

(Voice Of Muslimah Papua Barat dan Praktisi Kesehatan)

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia (1945) hingga kembalinya Papua ke pangkuan ibu pertiwi. Maka sejak itu pula berbagai problematika turut hadir menjadi bagian dari proses perjalanan sejarahnya.

Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee mengatakan bahwa, "berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB". (kompas.com)

Dengan demikian maka jelas sudah Papua merupakan bagian dari wilayah kesatuan republik indonesia. Selesai

Potensi Yang Terkandung Di Papua

Sebagai bagian dari negara kesatuan republik indonesia. Yang sangat subur dan dikenal dengan semboyan "gemah limpah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo" seharusnya menjadikan negeri ini makmur.

Tidak terkecuali dengan Papua. Pulau terbesar di Indonesia yang kini telah dibagi menjadi dua propinsi yakni; propinsi papua dan papua barat. Seharusnya justru memberikan kemakmuran yang tiada tara bagi setiap penduduknya.

Hal tersebut terbukti dengan banyaknya potensi yang terpendam di bumi papua. Mulai dari hutan yang begitu luas, tanah yang subur, laut yang kaya akan segala macam biota yang hidup di dalamnya, serta yang paling unggul yaitu hasil tambang berupa emas dan minyak bumi.

Freeport adalah icon bagi Papua. Sekaligus kebanggan yang menggambarkan kekayaan alam terpendam dan tak ada habis-habisnya.

Tetapi pada kenyataannya dengan kehadiran freeport justru menjadi asal muasal dari segala kedzoliman yang timbul. Baik untuk Papua maupun untuk Indoensia.

Data mengungkapkan bahwa hasil kekayaan yang terkandung didalamnya sangat melimpah. Bahkan secara skala dunia.

Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Tambang ini terletak di provinsi Papua Indonesia dekat latitude -4,053 dan longitude 137,116, dan dimiliki oleh Freeport yang berbasis di AS (67.3%), Rio Tinto Group (13%), Pemerintah Indonesia (9.3%) dan PT Indocopper Investama Corporation (9%).

Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia (anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold). Biaya membangun tambang di atas gunung sebesar 3 miliar dolar AS. Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas. Pada 2006 produksinya adalah 610.800 ton tembaga; 58.474.392 gram emas; dan 174.458.971 gram perak (wikipedia).

Berbagai Problem yang Hadir di Papua

Berada dalam 'gelimang harta' tidak serta merta membuat negeri ini sejahtera sebagaimana slogan warisannya. Negeri ini semakin hari semakin terpuruk di tengah arus kapitalisme. Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah di buat, tetapi sebagian besar adalah merupakan pesanan asing. Begitupun dengan dana pembangunan yang digelontorkan baik infrastruktur maupun dana pendidikan dan kesehatan dan keamanan namun tak jua membawa hasil yang berarti. Apalagi semenjak dicabutnya subsidi dari rakyat. Semakin lengkaplah penderitaan.

Pemerintah hadir di tengah masyarakat sebagai regulator saja. Rakyat dibiarkan mengurus diri sendiri. Sangat jomplang sekali dengan kenyataannya. Di satu sisi Papua adalah negeri kaya namun di sisi lain sangat terpuruk.

Saat ini pun sedang terjadi wabah campak juga keadaan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Papua. Rabu 17 Januari 2018, Kompas.com menurunkan berita  "61 Anak Asmat Meninggal karena Wabah, Legislator Papua Pertanyakan Dana Otsus". Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar, apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan yang terjadi di Papua?

Data terangkum. Selama empat tahun terakhir, telah tercatat sejak tahun 2015 - 2018 terjadi kematian di kalangan masyarakat pedalaman Papua. Dengan angka yang cukup tinggi yaitu sekitar 71 anak meninggal di Nduga, 2016 puluhan balita tewas di Deiyai, 2017 bencana kemanusiaan menimpa suku Koroway, dan terakhir 2018 61 anak meninggal di Asmat. Diantara faktor penyebabnya adalah adanya wabah penyakit dan tingkat kesehatan masyarakat yang rendah serta gizi buruk.

Hal ini dipicu oleh pemerintah daerah yang abai mengurus kebutuhan hidup rakyatnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan lalainya pemerintah dari mengurusi urusan rakyatnya ini bukan saja terjadi pada pemerintah pusat. Tetapi telah pula sampai ke pemerintah daerah. Benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa sistem yang rusak akan senantiasa melahirkan peradaban yang rusak.

Sistem hari ini hanya melahirkan manusia-manusia yang haus akan materi, tidak  bertanggung jawab serta tidak adanya rasa takut kepada Sang Pencipta. Sebab bagi mereka Tuhan hanya berada di tempat-tempat ibadah saja dan tidak berkuasa mengatur kehidupan manusia.

Sehingga lahirlah sosok-sosok pemimpin yang dzolim serta menelantarkan urusan rakyatnya. Di lini terkecilpun demikian, hadirnya tenaga pekerja pemerintah yang juga jauh dari agama, tidak mempunyai awarnes terhadap penderitaan rakyat. Yang penting bagi mereka adalah bekerja demi mendapatkan materi.

Kasus tersebut di atas adalah fakta yang nyata. Pemerintah pusat mempertanyakan tentang dana otsus yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Kemana dana itu digunakan? Adakah suatu hal berarti yang dibangun demi kesejahteraan rakyatnya?

Begitupun dengan para pegawai aparatur negara. Mereka yang seharusnya hadir sebagai pelayan, namun kenyataannya justru lalai dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil. Terutama dalam hal ini tenaga medis dan juga guru.

Imbasnya adalah timbulnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Fanatisme terhadap suatu suku dan golongan. Hingga munculnya gerakan separatisme. Persoalan yang timbul adalah masalah sistemik yang membutuhkan solusi secara sistemik pula.

Solusi Tuntas

Islam adalah ajaran yang sangat sempurna dan paripurna. Hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dimana penanganannya pun secara lengkap. Yaitu;

● Pemenuhan kebutuhan pokok individu

Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarat yaitu pangan, sandang, dan papan, dengan mekanisme yang telah ditetapkan syariat sebagai berikut :

1. Mewajibkan setiap kepala keluarga untuk bekerja (mencari nafkah)

2. Negara wajib menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

3. Islam Mewajibkan kerabat dan mahram yang mampu untuk memberi nafkah kepada yang tidak mampu.

4. Kewajiban negara (Baitul Maal) untuk memenuhi jika tidak mampu bekerja dan tidak ada ahli waris yang mampu menafkahinya.

● Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat

Dalam Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam berbagai aspek diantaranya pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Rasululloh SAW telah memberi contoh atas praktek keamanan yang dijamin kepada setiap warga negara baik Muslim maupun non muslim/kafir dzimmi. Sebagaimana sabdanya;

"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah melakukannya (masuk Islam atau tunduk pada aturan Islam), maka terpelihara olehku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan jalan yang hak. Adapun hisabnya terserah kepada Allah" (HR Bukhari, Muslim, dan pemilik sunan yang empat).

Dalam urusan pendidikan pun Rasulullah SAW telah menetapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar, apabila seorang tawanan telah mengajar 10 orang penduduk Madinah dalam hal baca tulis maka ia akan dibebaskan.

Sementara dalam urusan kesehatan Rasulullah SAW pernah membangun balai pengobatan untuk mengobati orang sakit yang dibiayai oleh Baitul Mal.

Bagi sistem Islam, persatuan dan kesatuan sangatlah penting sehingga ditetapkanlah larangan melakukan makar (bughat) dan memisahkan diri dari kekhilafah. Rasulullah bersabda, “Siapa saja mencabut ketaatan (kepada imam/khalifah), maka dia akan menghadap Allah tanpa hujah (yang bisa mendukungnya).” (HR Muslim).

Sedangkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka Islam menetapkan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera pada setiap pelakunya.

Penutup

Dengan demikian. Adakah solusi lain yang ditawarkan sebaik sistem Islam yaitu Khilafah Islamiyah? Sebuah sistem yang bersumber dari Sang Maha Pencipta. Tanpa ada suatu cacat sedikitpun. Wallahu a'lam bis showab. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• LGBT, Buah Busuk Demokrasi Liberal!
• Politik Ibadah vs Politisasi Ibadah
• Menjadi Pribadi Muslim yang Kuat dan Berpengaruh
• Menentukan Visi dan Orientasi Media Islam (Menyambut HPN Tahun 2018)
• Konspirasi LGBT dan Strategi Pencegahannya (Bagian 2-Selesai)
• Konspirasi LGBT dan Strategi Pencegahannya (Bagian-1)
• Kartu Kuning untuk Jokowi dari Ketua BEM UI
• Virus 'Pelangi' Tak Akan Bisa Dibasmi oleh Demokrasi