Luka Palestina dan Suriah

Oleh: Taufik Setia P. (Geopolitical Institute)

"Kita membutuhkan tidak hanya penurunan tensi militer tapi juga tensi politik dan saya kira itu bisa dilakukan melalui diskusi mendalam," kata Staffan de Mistura seperti dikutip laman Aljazirah, Sabtu (21/4/18).

Perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah Staffan de Mistura meminta dunia internasional menahan diri di Suriah. Dia mengatakan, tensi yang terjadi di negara tersebut harus segera diredakan.

Permintaan yang dilontarkan De Mistura dikeluarkan setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Dia mengatakan, perlunya pemulihan diplomasi oleh kekuatan-kekuatan besar global guna mengakhiri konflik di negara tersebut.

Apa seruan PBB, sementara lembaga ini dianggap mandul, tidak mampu mencegahteror demi teror yang dilakukan AS dan sekutunya? AS masih mendukung rezim Assad untuk melakukan berbagai tindakan agresif kepada rakyatnya. Sejak 18 Februari, kekuatan brutal dari rezim Suriah yang didukung oleh angkatan udara Rusia telah melanjutkan serangan ganasnya di Ghouta timur, setelah memecahnya menjadi tiga zona tempur.

Akibatnya, rezim berhasil mengendalikan lebih dari 80 persen wilayah yang berdekatan dengan ibukota, Damaskus, yang sejak tahun 2012 telah menjadi benteng terbesar dan paling menonjol dari faksi-faksi oposisi.

Observatorium Suriah untuk HAM melaporkan serangan udara intensif dan serangan roket ke kota Arbin di Ghouta timur oleh pesawat-pesawat tempur setelah tengah malam hari Selasa lalu, telah menewaskan lebih dari 20 warga sipil, termasuk 16 anak-anak dan 4 wanita, selain melukai puluhan warga sipil; semuanya adalah anak-anak dan kaum wanita.

Situasi tragis dari orang-orang yang berlindung di ruang bawah tanah dari sebuah sekolah berubah menjadi tempat berlindung bagi ratusan orang yang melarikan diri dari penembakan terus-menerus yang dilakukan tanpa pandang bulu.

Kantor HAM Arbin juga mendokumentasikan pembunuhan terhadap 98 warga sipil selama Maret dalam kampanye militer terbesar di kota-kota dan desa-desa di Ghouta timur sejak sebulan yang lalu. Sepuluh serangan tembakan eksplosif tercatat hanya dalam waktu setengah jam.

Sejak awal eskalasi militer ini, lebih dari 1.450 warga sipil telah tewas, termasuk hampir 300 anak-anak, menurut Observatorium Suriah untuk HAM. Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mengatakan jumlah kematian anak berjumlah dua kali lipat pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Setiap tahun sejak dimulainya revolusi di Suriah, jumlah kematian anak telah meningkat, dan organisasi-organisasi internasional ini berusaha sekuat tenaga dalam mendaftarkan kematian ini sebagai angka-angka non-manusia di tabel statistik.

Kita telah menemukan fakta pemerintah Trump tidak lagi tertarik dengan solusi politik yang ditetapkan oleh pemerintahan Obama sebelumnya di konferensi Jenewa. Pemerintah Trump membebaskan tangan Rusia di Suriah secara militer dan politik, hal itu kemudian diikuti oleh Arab Saudi, yang juga mengubah arah oposisi menuju Moskow.

Pemerintah Trump tidak lagi menekankan solusi Jenewa, namun menyerahkan semua urusan Suriah kepada Rusia, begitu juga yang dilakukan anak angkatnya, Arab Saudi. Padahal Arab Saudi tahu bahwa Rusia adalah sekutu Iran yang merupakan musuh tradisionalnya.

Dengan demikian, persetujuan Arab Saudi terhadap solusi Rusia, sama artinya Arab Saudi harus menerima peran Iran di Suriah, di aman biasanya Arab Saudi menunjukkan permusuhan yang jelas terhadap Iran. Jadi, semua ini menegaskan kebohongan kebijakan politik Arab Saudi selama ini, dan menguatkan sejauh mana ketergantungannya secara mutlak kepada Amerika.

Sementara terhadap masalah Palestina, Ahmad Majdalani, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mengakui dalam sebuah wawancara dengan Televisi Palestina bahwa “usulan Amerika diajukan ke Otoritas melalui Arab Saudi, di mana Arab Saudi yang mengirimkannya kepada kita.” Dia mengatakan bahwa proposal terakhir adalah “Kesepakatan untuk melikuidasi isu Palestina. Sungguh, proposal ini akan menghancurkan isu Palestina.”

Bagian terpenting dari kesepakatan ini adalah integrasi entitas Yahudi dalam aliansi Arab untuk menyelesaikan isu Palestina. Dengan demikian, yang terpenting dalam kesepakatan tersebut adalah integrasi Yahudi dan bukan rincian solusinya, di mana mereka berkata bahwa negara Palestina terbatas di Gaza dan di daerah A, B, serta sebagian dari daerah C di Tepi Barat, di mana luas wilayahnya kurang dari 40% tanpa al-Quds (Yerusalem).

Rincian ini tidak praktis dan bukan yang dimaksudkan untuk diterapkan dari rencana tersebut, namun dimaksudkan sebagai cara untuk memasukkan entitas Yahudi ke dalam aliansi Arab termasuk Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya dengan dalih adanya musuh bersama Arab Saudi dan entitas Yahudi, yaitu Iran.

Jadi yang terpenting adalah memuluskan gagasan integrasi. Inilah rencana pemerintah Trump, yang oleh beberapa orang disebutnya dengan “intimidasi” (yaitu model kesepakatan abad ini). Demikianlah peran kepatuhan dan kehinaan Arab Saudi, dan ini tidak lain adalah metode kotor yang memungkinkan Amerika untuk memaksakan agenda konspirasinya di kawasan Timur Tengah.

Amerika, di bawah pemerintahan Neo-Konservatifnya telah berhasil membuat dunia sadar telah mendeklarasikan secara terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi, dan dengan pernyataan yang jelas, bukan lagi dengan bahasa isyarat bahwa masalah Palestina tersebut tidak akan melampaui batas pencaplokan Israel tahun 1967, dan memindah Ibukota Israel ke Yerusalem. Itulah yang menjadi obyek perselisihan dan tarik ulur dalam perundingan guna mewujudkan solusi bagi masalah tersebut.

Itulah yang juga menjadi obyek pembicaraan mengenai pendirian negara Palestina di sana. Adapun Palestina yang dicaplok pada tahun 1948, itu murni merupakan hak milik entitas penjajah, yang pada prinsipnya harus diterima dan tidak boleh dipersoalkan, sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh para penguasa Arab.

Sesungguhnya para penguasa arab telah menjustifikasi penghinaan dan ketundukan kepada rencana AS terhadap Israel melalui persetujuan mereka terhadap inisiatif tersebut. Mereka juga menjustifikasi dengan pernyataan mereka, bahwa dengan inisiatif tersebut mereka akan mengembalikan bagian yang dicaplok pada tahun 1967 dan mendirikan sebuah negara di sana.

Di mana mereka —sesuai dengan klaim mereka— tidak mampu memerangi dan mengalahkan penjajah, serta mengembalikan Palestina. Sekalipun mereka bohong, dengan klaim mereka itu, sebenarnya kalau mereka mau memobilisir pasukan untuk berperang, dan mengorganisir orang-orang yang mampu sebagai tentara disana, pasti entitas penjajah itu bisa dihancurkan.

Meski pendudukan atas sejengkal tanah kaum Muslim, telah mewajibkan adanya mobilisasi pasukan untuk berperang, dan kaum Muslim pun tetap dalam kondisi perang yang sesungguhnya dengan agresor betatapun lama waktunya sampai mereka berhasil mengembalikan jengkal tanah tersebut.

Dan meski penarikan diri dari tuntutan atas Palestina yang dicaplok pada tahun 1948 mendapat imbalan sebuah negara di wilayah Palestina yang dicaplok pada tahun 1967 —bahkan kalau negara ini berhasil didirikan sekalipun— itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin; yang akan menjerumuskan pelakunya dalam kehinaan di dunia dan azab yang sangat besar di akhirat, kalau saja mereka mengetahuinya. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Ulama Dikotak-kotak, Menjegal Dakwah Islam Kaffah?
• Perang Dagang Amerika vs China, Berdampakah Untuk Indonesia?
• Indonesia Mabuk Utang, Revolusi Politik Dibutuhkan
• 6 Catatan Kritis untuk Revisi UU Terorisme; Substansinya Lebih Otoriter
• Demokrasi, Kritik dan Harapan Baru
• Menyibak Siapa Layak Menyandang Predikat Teroris Sejati
• Kedutaan AS Bukan yang Pertama atau Terakhir Yang Dibuka di Yerusalem
• Rusuh di Mako Brimob Menyisakan Tanda Tanya Publik