Pejabat PBB: 'Pembersihan Etnis' Rohingya oleh Myanmar Terus Berlanjut

RAKHINE, MYANMAR (voa-islam.com) - Myanmar melanjutkan "pembersihan etnis" minoritas Muslim Rohingya dengan sebuah "kampanye teror dan kelaparan paksa" di negara bagian Rakhine, seorang utusan hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Selasa (6/3/2018).

Sekitar 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri dari perbatasan ke Bangladesh sejak kekerasan meletus pada bulan Agustus, dengan kesaksian mengerikan yang muncul berupa pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran oleh tentara dan gerombolan Budha radikal Myanmar.

Sementara sebagian besar pengungsi tersebut melarikan diri dari Myanmar tahun lalu, Muslim Rohingya terus menyusuri perbatasan ke Bangladesh ratusan kali setiap pekannya.

"Pembersihan etnis Rohingya di Myanmar terus berlanjut, saya rasa kita tidak bisa menarik kesimpulan lain dari apa yang telah saya lihat dan dengar di Cox's Bazar," Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia Andrew Gilmour mengatakan.

"Sifat kekerasan telah berubah dari pemerkosaan dan pemerkosaan massal yang hiruk pikuk tahun lalu ke kampanye teror yang intensitasnya lebih rendah dan kelaparan paksa yang tampaknya dirancang untuk mengusir Rohingya yang tersisa dari rumah mereka dan ke Bangladesh," katanya.

Dalam sebuah pernyataan Gilmour menambahkan bahwa pendatang baru ke kamp-kamp pengungsian sedang melakukan perjalanan dari kota-kota Rakhine bagian dalam lebih jauh dari perbatasan.

Repatriasi 'tidak mungkin'

Gilmour mengatakan "tak terbayangkan" bahwa setiap Muslim Rohingya akan dapat kembali ke Myanmar dalam waktu dekat, meskipun berjanji untuk mulai memulangkan beberapa pengungsi.

Myanmar dan Bangladesh awalnya setuju untuk memulai repatriasi pada bulan Januari, namun itu tertunda oleh kekhawatiran di kalangan pekerja bantuan dan Muslim Rohingya bahwa mereka akan dipaksa untuk kembali dan menghadapi kondisi yang tidak aman di Myanmar.

"Pemerintah Myanmar sibuk mengatakan kepada dunia bahwa mereka siap untuk menerima Rohingya yang kembali, sementara pada saat yang sama pasukannya terus mengirim mereka ke Bangladesh," kata Gilmour.

"Hasil yang aman, bermartabat dan berkelanjutan tentu saja tidak mungkin dalam kondisi sekarang."

Dokter Tanpa Batas (MSF) memperkirakan setidaknya 6.700 orang Rohingya tewas dalam bulan pertama tindakan keras tersebut.

Negara bagian Rakhine bagian utara sebagian besar ditutup untuk wartawan, diplomat dan sebagian besar organisasi bantuan oleh militer Myanmar.

Militer telah membenarkan tindakan keras tersebut sebagai upaya untuk membasmi pejuang Rohingya yang menyerang pos polisi perbatasan pada bulan Agustus, menewaskan sekitar belasan orang.

Namun PBB, kelompok hak asasi manusia dan banyak kekuatan Barat menuduh tentara menggunakan pemberontakan tersebut sebagai dalih untuk mengusir minoritas yang telah menghadapi diskriminasi brutal selama beberapa dekade.

Bulan lalu utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar mengatakan bahwa operasi militer terhadap Muslim Rohingya membawa "jejak genosida". (st/TNA)