Mahmoud Abbas: Palestina Tidak Akan Menerima 'Perintah' dari AS

TEPI BARAT, PALESTINA (voa-islam.com) - Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas telah mengecam Israel karena "bersikeras menghancurkan" perjanjian dengan Palestina, dengan mengatakan ia tidak akan menerima "perintah" dari pemerintah AS, yang secara sepihak mendorong rencana kontroversial mengenai konflik Israel-Palestina.

Abbas membuat pernyataan dalam pertemuan dengan delegasi 41 anggota anggota Kongres AS di Ramallah, Rabu (7/8/2019).

Selama pertemuan itu, Abbas mengulangi "penolakannya terhadap diktat dan keputusan Amerika terkait dengan Yerusalem [al-Quds], pengungsi, perbatasan dan keamanan," menurut kantor berita resmi WAFA Palestina.

Abbas tampaknya merujuk pada rencana "perdamaian" kontroversial yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump yang disebut "kesepakatan abad ini."
Surat kabar PressTV-Israel membocorkan rincian skandal 'kesepakatan abad'

Sebelumnya pada Juni, harian Israel Haaretz mengungkapkan bahwa di bawah rencana yang diusulkan AS, para pengungsi Palestina akan dinaturalisasi dan menetap di beberapa negara, termasuk Libanon, Suriah, Yordania dan Irak.

Kebocoran itu juga menyatakan bahwa kesepakatan kontroversial menganggap Al-Quds Yerusalem sepenuhnya sebagai wilayah Israel, sedangkan Palestina memandang sektor timur kota yang diduduki sebagai ibukota negara masa depan mereka.

Orang Palestina percaya bahwa rencana yang dirancang oleh AS menyerukan untuk menjaga perbatasan dan keamanan di bawah kendali Israel, sementara itu membuat perbatasan akhir permukiman Israel untuk dibahas dalam negosiasi kemudian.

Bagian ekonomi dari kesepakatan Trump, yang akan menyuntikkan $ 50 miliar ke dalam ekonomi yang sedang kesulitan di Timur Tengah selama sepuluh tahun ke depan, diumumkan selama konferensi di Bahrain pada Juni.

Semua faksi Palestina telah memboikot acara tersebut, mengecam Washington atas apa yang mereka pandang sebagai upaya untuk menawarkan hadiah keuangan bagi Palestina untuk menerima pendudukan Israel.

Abbas mengatakan bahwa rezim Tel Aviv tidak menghormati perjanjian dengan Palestina dan "bersikeras menghancurkan mereka, masalah yang telah mendorong kepemimpinan Palestina untuk memutuskan untuk menghentikan" implementasi mereka.

Pada akhir Juli, presiden Palestina menyatakan menangguhkan "semua perjanjian, termasuk koordinasi keamanan" dengan rezim Tel Aviv.

Pemerintahan Trump telah mengambil sikap keras terhadap Palestina.

Pada bulan Desember 2017, Trump menyatakan bahwa Washington mengakui Al-Quds Yerusalem sebagai "ibu kota" Israel dan berencana untuk memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke kota.

Berbulan-bulan kemudian, Washington memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota yang diduduki itu dengan menentang kritik internasional.

Langkah itu membuat warga Palestina marah, yang mengatakan mereka tidak akan lagi menerima peran mediasi Washington dalam konflik mereka dengan Israel.

Pemerintahan Trump juga telah memotong bantuan untuk Palestina dan memangkas kontribusinya bagi UNRWA - badan PBB yang mendukung lebih dari lima juta pengungsi Palestina di Timur Tengah.

Trump juga menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington tahun lalu. (st/ptv)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• AS Larang Pembelian Peralatan Telekomunikasi Federal dari Huawei
• Seorang Tentara Israel Tewas Akibat Luka Tusuk Setelah Diculik di Tepi Barat
• Militer Pakistan dan India Terlibat Bentrokan Baru di Sepanjang Perbatasan di Kashmir
• Dukung India, UEA Kehilangan Solidaritas Sesama Muslim
• Ledakan Bom di Luar Kantor Polisi Kabul Lukai 95 Orang
• PM Pakistan Serukan Intervensi Internasional atas Kashmir
• Pakistan Tarik Pulang Diplomat dari India, Usir Diplomat India Menyusul Ketegangan di Kashmir
• UEA Justru Berikan Dukungan untuk India Cabut Otonomi Khusus Kashmir