Khan: Pakistan Siap Membayar Harga Berapapun untuk Kashmir

ISLAMABAD (voa-islam.com) - Perdana Menteri Pakistan bersumpah bahwa negaranya tidak akan hanya menjadi pengamat bagi warga Kashmir untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri, media resmi melaporkan pada hari Ahad kemarin.

Dalam sebuah pembicara tamu di Metro New York pada hari Jumat, Imran Khan menulis bahwa sudah waktunya bagi komunitas dunia untuk memutuskan berapa lama kemanfaatan ekonomi dan politik akan terus membayangi nilai-nilai kemanusiaan dan moral, lapor Radio Pakistan yang dikelola pemerintah.

"Bangsa Pakistan tidak akan duduk tenang sampai rakyat Kashmir diberi hak menentukan nasib sendiri, berapa pun biayanya," katanya. 

Khan menegaskan kembali keinginan negaranya untuk perdamaian, tetapi perdamaian dengan kehormatan, dan mengatakan Pakistan ingin menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kawasan itu, dengan mengatakan bahwa negara itu telah "mengasumsikan keburukan dari tragedi kemanusiaan." 

Khan menambahkan bahwa Kashmir bukan hanya sengketa wilayah, tetapi "kisah janji yang tidak terpenuhi tentang hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Kashmir," sebagaimana dijabarkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

Reaksi warga Jammu dan Kashmir yang dikelola India terhadap tindakan keras “kejam” yang dimulai di sana pada 5 Agustus dapat diproyeksikan sebagai tindakan terorisme, tandasnya.[anadolu/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Pakistan Tuduh India Lakukan Penembekan di Sepanjang Perbatasan Kashmir
• Serangan Bersenjata Membunuh 10 Orang di Burkina Faso
• Angkatan Udara AS Pindahkan Sementara Pusat Komandonya dari Qatar ke Carolina Selatan
• Turki Tembak Jatuh Drone Tak Dikenal dekat Perbatasan dengan Suriah
• Kebakaran Landa Stasiun Kereta Api Cepat Haramain di Jeddah Arab Saudi
• PM Malaysia Sebut Israel Akar Penyebab Terorisme Modern
• IMF: Zimbabwe Memiliki Tingkat Iinflasi Tertinggi di Dunia
• Wanita Muslim Diserang Dengan Pisau dalam Acara 'Mendukung Keanekaragaman' di Jerman