Jum'at, 2 Sya'ban 1446 H / 4 Oktober 2019 16:00 wib
4.336 views
Korban Tewas Meningkat pada Hari Ketiga Protes Anti-Pemerintah di Irak
BAGHDAD, IRAK (voa-islam.com) - Pasukan keamanan Syi'ah Irak menembaki ribuan demonstran yang menentang jam malam di Baghdad pada hari Kamis (3/10/2019) dan terlibat kontak tembak dengan orang-orang bersenjata di kota selatan, menewaskan dua orang pada hari ketiga protes anti-pemerintah di seluruh negeri, lapor Reuters.
Protes tersebut, di mana setidaknya 20 sekarang telah terbunuh dan lebih dari 600 terluka, dimulai karena pengangguran dan layanan yang buruk tetapi telah meningkat menjadi seruan untuk perubahan pemerintahan dan menimbulkan salah satu tantangan keamanan terburuk dalam beberapa tahun.
Mereka tampaknya independen dari partai politik mana pun dan tampaknya mengejutkan pasukan keamanan.
“Peluru tidak menakuti kita. Mereka tidak menakuti orang Irak. Ini semua akan jatuh di atas kepala mereka, ”kata seorang pengunjuk rasa di ibukota.
Setidaknya 4.000 pengunjuk rasa berkumpul di Lapangan Tayaran Baghdad dan berusaha berbaris ke Lapangan Tahrir pusat namun hanya bertemu dengan tembakan dan gas air mata yang berat.
Polisi menggunakan amunisi tajam di distrik Zaafaraniya di Baghdad, tempat seorang pemrotes ditembak mati, dan ada protes di distrik Shula barat laut.
Polisi mengklaim para pemrotes telah menembaki mereka di kota Rifaen dekat kota selatan Nassiriya di mana tujuh orang tewas semalam dan satu lagi tewas pada Kamis. Lima puluh orang terluka di Rifae, termasuk lima polisi, kata mereka.
Empat orang tewas dalam bentrokan semalam di kota selatan lainnya, Amara.
Amnesty International meminta pemerintah untuk mengendalikan pasukan keamanan dan menyelidiki pembunuhan tersebut.
"Sangat memalukan bahwa pasukan keamanan Irak berkali-kali berurusan dengan pengunjuk rasa dengan kebrutalan menggunakan kekuatan mematikan dan tidak perlu. Sangat penting bahwa pihak berwenang memastikan investigasi yang sepenuhnya independen dan tidak memihak, "kata Lynn Maalouf, Direktur Riset Timur Tengah Amnesty International.
PBB mendesak pemerintah untuk "melakukan pengekangan maksimum" dan mengizinkan protes damai. (MeMo)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
