PBB Kecam Undang-undang Kewarganegaraan 'Diskriminatif' Baru India

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat (13/12/2019) menyuarakan keprihatinan bahwa undang-undang kewarganegaraan baru India "pada dasarnya diskriminatif" dengan mengecualikan Muslim dan menyerukan agar itu ditinjau.

Bentrokan kekerasan meletus di Delhi antara polisi dan ribuan mahasiswa pada hari Jum'at yang memprotes diberlakukannya undang-undang baru yang kontroversial tersebut.

Pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan RUU Amendemen Kewarganegaraan, yang disetujui oleh parlemen pada hari Rabu, dimaksudkan untuk melindungi kaum minoritas dari Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan.

"Kami prihatin bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) baru 2019 India pada dasarnya bersifat diskriminatif," kata jurubicara hak asasi manusia PBB Jeremy Laurence dalam jumpa pers di Jenewa.

Undang-undang baru itu tidak memperluas perlindungan yang sama kepada para migran Muslim seperti halnya enam agama minoritas lainnya yang melarikan diri dari penganiayaan, dengan demikian merusak komitmen India terhadap kesetaraan di hadapan hukum, yang diabadikan dalam konstitusi, katanya.

"Kami memahami undang-undang baru akan ditinjau oleh Mahkamah Agung India dan berharap akan mempertimbangkan dengan cermat kompatibilitas hukum dengan kewajiban hak asasi manusia internasional India," kata Laurence.

Abe batalkan kunjungan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membatalkan kunjungan ke India, kata kementerian luar negeri India pada hari Jum'at, di tengah ketegangan di wilayah timur laut tempat ia akan mengadakan pembicaraan puncak dengan Modi.

Dua orang tewas di negara bagian Assam pada hari Kamis ketika polisi menembaki massa yang membakar gedung-gedung dan menyerang stasiun kereta api sebagai protes terhadap peraturan kewarganegaraan baru yang ditandatangani menjadi undang-undang pada hari Kamis.

Undang-undang baru ini menjabarkan jalur kewarganegaraan India untuk enam kelompok agama minoritas dari negara tetangga Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan, yang menurut para pemrotes di Assam akan mengubah ribuan imigran ilegal menjadi penduduk legal.

Modi telah merencanakan untuk menjadi tuan rumah bagi Abe di Assam mulai Ahad sebagai bagian dari kampanye untuk memindahkan acara-acara diplomatik tingkat tinggi ke luar Delhi untuk menunjukkan keragaman India.

"Dengan mengacu pada usulan kunjungan PM Jepang @AbeShinzo ke India, kedua belah pihak telah memutuskan untuk menunda kunjungan ke tanggal yang saling menguntungkan dalam waktu dekat," kata juru bicara kementerian luar negeri India Raveesh Kumar dalam sebuah tweet.

Jepang telah meningkatkan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Assam dalam beberapa tahun terakhir, yang diharapkan oleh kedua pihak selama KTT. Abe juga telah merencanakan untuk mengunjungi tugu peringatan di negara bagian Manipur yang berdekatan, tempat tentara Jepang terbunuh selama Perang Dunia Kedua.

Sebuah gerakan melawan imigran dari Bangladesh telah berkecamuk di Assam selama beberapa dekade. Para pengunjuk rasa mengatakan pemberian kewarganegaraan India kepada lebih banyak orang akan semakin membebani sumber daya negara dan membawa
untuk marginalisasi masyarakat adat.

Bhaskar Jyoti Mahanta, kepala polisi Assam, mengatakan bahwa tidak ada bentrokan antara demonstran dan polisi pada hari Jum'at.

"Segala sesuatunya terlihat lebih baik hari ini ... (tetapi) pasukan dikerahkan di mana-mana," katanya kepada Reuters. (ptv)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Pengadilan Brussels Perintahkan Otoritas Belgia Pulangkan 10 Anak Pejuang Islamic State dari Suriah
• Haftar Umumkan Dimulainya 'Pertempuran Terakhir' untuk Merebut Ibukota Libya
• AS Jeda Pembicaraan Damai Menyusul Serangan Taliban di Pangkalan Udara Baghram
• GNA Peringatkan Kemungkinan Pasukan Haftar Bisa Rebut Tripoli dengan Bantuan Rusia
• Terkait Bantahan Genosida Myanmar, Pengungsi Rohingya: Suu Kyi Berbohong
• Nilai Perusahaan Minyak Saudi Aramco Capai Lebih dari 2 Trilyun USD
• Israel Tangkap Beberapa Pimpinan Hamas di Hebron Tepi Barat
• Turki Dapat Gunakan Cara Militer Untuk Bekukan Pengeboran Gas Ilegal di Perairan Siprus