Mantan Presiden Terguling Sudan Divonis 2 Tahun Tahanan Rumah Karena Korupsi

KHARTOUM, SUDAN (voa-islam.com) - Pengadilan Sudan pada hari Sabtu (14/12/2019) menyatakan bersalah dan memvonis presiden Omar al-Bashir dua tahun tahanan rumah di fasilitas perawatan sosial.

"Pengadilan menghukum Omar Hassan Ahmed al-Bashir," kata hakim Al-Sadiq Abdelrahman. "Pengadilan memutuskan untuk mengirimnya ke pusat reformasi komunitas selama dua tahun."

Hakim mengatakan bahwa "di bawah hukum, mereka yang mencapai usia 70 tidak akan menjalani hukuman penjara".

Bashir, 75, akan menjalani hukumannya setelah putusan itu dicapai dalam kasus lain di mana ia dituduh memerintahkan pembunuhan demonstran selama protes yang menyebabkan pemecatannya, kata hakim.

Bashir, yang digulingkan oleh tentara pada April, telah diadili di pengadilan Khartoum sejak Agustus dengan tuduhan memperoleh dan menggunakan dana asing secara ilegal.

Pihak berwenang menyita 6,9 juta euro, $ 351.770, dan 5,7 juta pound Sudan ($ 128.000) dari rumah Bashir, kata Abdelrahman pada awal persidangan pada Agustus.

Bashir mengatakan pada saat itu bahwa dana itu adalah sisa $ 25 juta yang diterima dari penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Bantuan itu, katanya, membentuk bagian dari hubungan strategis Sudan dengan Arab Saudi dan "tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi sebagai sumbangan".

Beberapa saksi pembela bersaksi di pengadilan, beberapa mendukung laporan Bashir.

Terhadap latar belakang persidangan di Khartoum, seruan-seruan telah berkembang dari kelompok-kelompok hak asasi global, para aktivis dan korban perang di Darfur untuk memindahkan Bashir ke Pengadilan Kriminal Internasional yang bermarkas di Den Haag.

'Tidak, Tidak untuk ICC'

Bashir dicari oleh ICC karena dugaan perannya dalam perang Darfur yang meletus pada 2003 ketika pemberontak etnis Afrika mengangkat senjata melawan pemerintah Bashir yang saat itu didominasi Arab, menuduhnya memarginalkan wilayah itu secara ekonomi dan politik.

Khartoum menerapkan apa yang dikatakan kelompok HAM sebagai kebijakan bumi hangus terhadap kelompok etnis yang dicurigai mendukung pemberontak - memperkosa, membunuh, menjarah, dan membakar desa.

ICC menuduh Bashir melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur yang luas di barat. Dia menyangkal tuduhan itu.

Sekitar 300.000 orang tewas dan 2,5 juta orang kehilangan tempat tinggal dalam konflik, menurut PBB.

Lusinan pendukung Bashir yang membawa potretnya telah mengadakan protes di luar pengadilan, bersumpah untuk menentang langkah apa pun oleh otoritas baru Sudan untuk menyerahkannya ke ICC.

"Kami bersamamu. Kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Tidak, tidak untuk ICC," teriak orang banyak ketika sang mantan presiden dibawa ke gedung pengadilan untuk persidangan.

"Presiden Bashir mewakili seluruh Sudan. Kami memiliki peradilan yang independen dan jika ada persidangan yang akan diadakan, mereka harus ditahan di sini," kata demonstran Mohamed Ali Daklai.

"Kami menolak pengadilan di luar atau luar negeri. Lagipula, ICC adalah pengadilan politik yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk menekan yang lemah."

Bashir digulingkan menyusul protes nasional terhadap pemerintahannya yang telah berlangsung selama tiga dekade.

Para jenderal militer yang awalnya merebut kekuasaan setelah jatuhnya presiden menolak menyerahkan Bashir yang berusia 75 tahun ke ICC. (TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Turki Masukan Mantan Pemimpin Fatah, Mohammed Dahlan ke Dalam Daftar Teroris Paling Dicari
• Anggota Parlemen AS Minta Kepala Intelijen Publikasi Nama-nama Pembunuh Khashoggi
• Rusia Khawatir Setelah AS Uji Coba Rudal Balistik yang Telah Lama Dilarang
• Bintang Arsenal Mesut Ozil Kritik Kebisuan Dunia Islam Atas Penindasan Cina Pada Muslim Uighur
• Koalisi Jihadis Terkait Al-Qaidah Putus Rute Pasukan Rezim Suriah di Aleppo
• Muslim di India Kembali Turun ke Jalan Memprotes Undang-undang Kewarganegaraan Diskriminatif
• PBB Kecam Undang-undang Kewarganegaraan 'Diskriminatif' Baru India
• Pengadilan Brussels Perintahkan Otoritas Belgia Pulangkan 10 Anak Pejuang Islamic State dari Suriah