Persatuan Ulama Muslim Internasional Desak Dunia Menentang Rencana Israel Caplok Wilayah Palestina

DOHA, QATAR (voa-islam.com) - Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) pada hari Sabtu (16/5/2020) mendesak dunia Islam dan semua negara untuk menentang rencana Israel untuk mencaplok wilayah pendudukan Palestina, Anadolu melaporkan.

Sekretaris Jenderal IUMS, Ali al-Qaradaghi, menuduh Israel mengeksploitasi fokus dunia dengan pandemi virus Corona, bersama dengan dukungan pemerintahan Trump, untuk melanjutkan kebijakan agresifnya terhadap Palestina.

"IUMS menyerukan kepada semua untuk berdiri dengan rakyat Palestina, dan hak mereka dalam penentuan nasib sendiri dan untuk membebaskan wilayah mereka yang diduduki," kata al-Qaradaghi.

Dia menganggap pemerintah AS bertanggung jawab penuh atas implikasi menyetujui rencana Israel untuk mencaplok Yerusalem dan wilayah Palestina lainnya atas kedaulatannya dengan memberikan lampu hijau kepada pemerintah Israel.

Aneksasi akan berlangsung 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutunya yang baru ditemukan Benny Gantz, kepala partai Biru dan Putih.

Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika mereka melanjutkan rencananya, yang akan semakin merusak solusi dua negara.

Aneksasi ini datang sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai "Kesepakatan abad ini" yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump 28 Januari. Ini merujuk ke Yerusalem sebagai "ibukota Israel yang tidak terbagi" dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.

Rencana tersebut termasuk pembentukan negara Palestina yang sangat terfragmentasi yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.

Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30% - 40% dari Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur, dipandang sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Rencana tersebut telah menuai kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang mendesak semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana tersebut atau bekerja sama dengan Washington dalam mengimplementasikannya dengan cara apa pun. (MeMo)