Pemerintah Iran Tolak Keputusan Parlemen untuk Meningkatkan Pengayaan Uranium

TEHERAN, IRAN (voa-islam.com) - Pemerintah Iran telah menolak keputusan parlemen untuk meningkatkan pengayaan uranium tahunan menjadi 20 persen dan menghentikan inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklir negara itu.

Seorang juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei, mengatakan keputusan parlemen tidak akan berkontribusi pada pencabutan sanksi, menambahkan bahwa keputusan tersebut harus dibahas di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Rabiei memperingatkan bahwa keputusan parlemen akan menyebabkan lebih banyak sanksi dijatuhkan kepada Iran, dengan mengatakan: "Parlemen tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah ini, dan kami berharap Dewan Penjaga akan mempertimbangkan hambatan hukum dan kepentingan nasional sebelum menyetujui keputusan tersebut. "

Parlemen Iran pada Ahad (29/11/2020) memberikan suara untuk mendukung Undang-Undang Strategis untuk Mencabut Sanksi yang mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan pengayaan uranium tahunan menjadi 20 persen dan menghentikan inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklir negara itu.

Pemungutan suara itu dilakukan menyusul pembunuhan ilmuwan nuklir ternama negara itu Mohsen Fakhrizadeh pada hari Jum'at. (MeMo)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Amnesty Sebut 57 Orang Dieksekusi di Iran Dengan 'Eksekusi Yang Mengerikan' Dalam 2 Bulan Terakhir
• 7 Anak Tewas Akibat Bombardir Pemberontak Syi'ah Houtsi di Kota Taiz Yaman
• Menteri Saudi Adel Al-Jubeir Bantah Negaranya Terlibat Pembunuhan Ilmuan Nuklir Mohsen Fakhrizadeh
• Militer Azerbaijan Masuki Kota Terakhir di Nagorno-Karabakh Yang Diserahkan Oleh Armenia
• Mujahedeen-e-Khalq Bantah Terlibat Pembunuhan Ahli Nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh
• Pakistan Tidak Akan Mengakui Israel Di Tengah Desas-desus Tekanan Dari AS dan Sekutu Teluk
• Laporan: Israel Bunuh Ahli Nuklir Iran Dengan 'Senapan Mesin Yang Dikendalikan Dari Jarak Jauh'
• Pasukan Afghanistan Klaim Tewaskan Dalang Serangan Bom Mobil Jibaku di Markas Militer Ghazni