Ennahda Serukan Konsultasi Politik Di Tunisia Setelah 'Kudeta' Oleh Presiden Kais Saied

TUNIS, TUNISIA (voa-islam.com) - Partai Islamis moderat Tunisia Ennahda pada hari Selasa (27/7/2021) meminta partai-partai politik dan organisasi sipil negara itu untuk mengintensifkan konsultasi dengan maksud untuk melestarikan keuntungan demokrasi Tunisia.

Pada hari Ahad, Presiden Kais Saied memberhentikan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru.

Langkah itu ditolak oleh sebagian besar blok parlemen Tunisia, yang menggambarkannya sebagai pelanggaran terhadap konstitusi negara.

Ada kebutuhan untuk "mengintensifkan konsultasi tentang perkembangan terakhir yang dialami negara itu untuk mempertahankan keuntungan demokrasi, dan untuk segera kembali ke kondisi konstitusional dan fungsi normal dan hukum lembaga-lembaga negara," kantor eksekutif partai mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Langkah-langkah luar biasa yang diumumkan oleh Presiden Republik, Kais Saied, tidak konstitusional dan mewakili kudeta terhadap konstitusi dan lembaga, terutama yang terkait dengan pembekuan aktivitas parlemen dan memonopoli semua kekuasaan tanpa badan pengawas konstitusional," tambahnya.

Ennahda mengatakan krisis yang dihadapi negara, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh pandemi virus Corona, memerlukan "dialog nasional" dan kerja "kolektif" untuk mengatasinya.

Ini mengulangi seruannya kepada Saied "untuk menarik kembali keputusannya dan mengatasi tantangan dan kesulitan yang dialami negara dalam kerangka konstitusional dan hukum yang sejalan dengan pilihan demokratis yang dibuat oleh rakyat Tunisia" dimulai dengan mengizinkan parlemen untuk melanjutkan tugas demokrasi.

Sambil memberi hormat kepada institusi militer dan keamanan untuk memastikan keselamatan warga Tunisia, mereka juga mendesak mereka untuk menjauhkan diri "dari persaingan politik."

Ennahda melanjutkan untuk memperingatkan bahaya retorika kekerasan dan pengucilan, menyerukan semua warga negara untuk mengekspresikan posisi mereka dalam "cara yang beradab dan damai", untuk menjaga persatuan, dan menolak seruan "untuk hasutan dan perang saudara."

Pemimpin Ennahda dan Ketua Parlemen Rached Ghannouchi menggambarkan langkah Saied sebagai "kudeta penuh" terhadap konstitusi Tunisia, revolusi, dan kebebasan di negara itu.

Tunisia telah dicengkeram oleh krisis yang mendalam sejak 16 Januari, ketika Mechichi mengumumkan perombakan kabinet tetapi Saied menolak untuk mengadakan upacara pelantikan menteri baru.

Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara Arab yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab lainnya yang juga menyaksikan revolusi rakyat yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman. (AA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• HRW Desak ICC Selidiki Kejahatan Perang Militer Israel Dalam Serangan 11 Hari Di Gaza
• Pasukan Keamanan Tunisia Serbu Kantor Al Jazeera, Usir Para Staf
• Selandia Baru Akan Izinkan Seorang Wanita Terkait Islamic State Dan 2 Anaknya Untuk Pulang
• Waduh, Studi Baru Di Inggris Temukan Orang Yang Sembuh Dari COVID-19 Alami Penurunan Kecerdasan
• Presiden Tunisia Kais Saied Lancarkan 'Kudeta', Tangguhkan Parlemen Dan Pecat Perdana Menteri
• Israel Larang Masuk Truk Bahan Bakar Untuk Pembangkit Listrik Di Jalur Gaza
• Saudi Izinkan Kembali Umat Muslim Lakukan Umrah Mulai Ahad 25 Juli
• Milisi Syi'ah Pro-Iran Di Suriah Rekrut Pemuda Lokal Untuk Beli Properti Di Deir Al-Zor