Rabu, 21 Jumadil Awwal 1446 H / 13 November 2024 20:41 wib
4.228 views
PBB Sebut 85% Permintaan Bantuan ke Gaza Utara Diblokir, Ditunda Oleh 'Israel'
AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - PBB telah melaporkan bahwa 85% permintaannya untuk mengoordinasikan konvoi bantuan kemanusiaan dan akses ke Gaza utara diblokir atau ditunda oleh "Israel" selama bulan lalu.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengajukan 98 permintaan akses untuk melewati pos pemeriksaan di Lembah Gaza, dengan hanya 15 yang menerima persetujuan.
Ia juga menyebutkan bahwa "selama tiga hari terakhir, tim dari OCHA, badan hak asasi manusia PBB, dan kelompok kemanusiaan lainnya telah mengunjungi sembilan lokasi di Kota Gaza untuk menilai kebutuhan ratusan keluarga yang mengungsi, banyak di antaranya yang kembali ke Gaza utara."
Dujarric menyatakan keprihatinan mendalam bagi warga Palestina yang masih berada di Gaza utara karena blokade yang sedang berlangsung dan meminta "Israel" untuk mengizinkan operasi kemanusiaan yang penting.
Gaza Utara menghadapi kelaparan di tengah meningkatnya krisis
Laporan OCHA baru-baru ini mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok kemanusiaan mengajukan 50 permintaan untuk memasuki Gaza utara pada bulan Oktober, yang 33 ditolak dan delapan disetujui tetapi menghadapi penundaan yang mengganggu misi mereka, menurut juru bicara PBB.
Laporan ini menyoroti krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza utara, yang telah terputus dari bantuan dan pasokan selama lebih dari 50 hari, yang mengakibatkan kondisi seperti kelaparan. Badan-badan PBB memperingatkan tentang kekerasan ekstrem, pemindahan paksa, dan kekurangan parah makanan dan sumber daya penting yang memengaruhi ratusan ribu penduduk.
AS mengatakan 'Israel' tidak melanggar undang-undang bantuan Gaza meskipun kelaparan mengancam
Meskipun situasi mengerikan ini, Amerika Serikat masih menemukan cara untuk membela "Israel" atau mengurangi fakta bahwa pendudukan tersebut dengan sengaja melanggar tenggat waktu 30 hari AS yang dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Pada hari Selasa (12/11/2024), juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengumumkan bahwa "Israel" tidak melanggar hukum AS mengenai masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza tetapi menekankan perlunya upaya tambahan untuk memperbaiki situasi di lapangan.
Penilaian tersebut menyusul surat yang dikirim bulan lalu oleh pemerintahan Presiden Joe Biden yang akan lengser, di mana Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyatakan kekhawatiran atas krisis kemanusiaan di Gaza dan memperingatkan "Israel" tentang potensi konsekuensi bantuan militer jika patokan aliran bantuan tidak terpenuhi pada tanggal 13 November.
Ketika ditanya apakah "Israel" telah memenuhi kriteria yang diuraikan, Patel menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum AS yang telah ditetapkan.
"Situasi kemanusiaan secara keseluruhan di Gaza terus tidak memuaskan," kata Patel, tetapi mencatat bahwa tindakan baru-baru ini oleh "Israel", meskipun terbatas, merupakan "langkah ke arah yang benar."
43.665 tewas, 100.076 terluka pada hari ke-403 genosida Israel di Gaza:
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengumumkan pada hari Selasa dalam laporan statistik hariannya bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel yang sedang berlangsung telah meningkat menjadi 43.665 jiwa dengan 103.076 luka-luka tercatat sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023.
Laporan tersebut menyoroti bahwa pasukan pendudukan Israel melakukan lima pembantaian terhadap warga sipil di Gaza selama 24 jam terakhir, yang mengakibatkan tewasnya 62 orang dan melukai 147 lainnya. Banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan atau terdampar di daerah yang tidak dapat diakses oleh tim penyelamat dan medis. (MYD/Ab)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
