Jum'at, 5 Rabiul Akhir 1448 H / 18 September 2026 09:51 wib
122 views
Fa Idza ‘Azamta: Menjaga Keputusan Jam’iyyah
Catatan Khidmah Seorang Santri Kampung di PBNU dan Muktamar ke-35
Oleh:
Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. | Katib Syuriyah PBNU Masa Khidmah 2022–2027
Bismillahirrahmanirrahim.
Senin pagi, 14 September 2026, sekitar pukul 07.45 WIB, telepon seluler saya berdering. Panggilan itu datang dari Cirebon. “Kang Ikhsan, saya baru selesai ngaji dan sedang berjalan pulang dari pondok. Tiba-tiba saya teringat Panjenengan. Tolong tulislah tentang perjalanan khidmah sampean di PBNU.”
Suara di seberang telepon adalah Kiai Haji Mustofa Aqil Siradj, adik dari guru kita bersama, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj. Beliau putra KH. Aqil Siradj, pendiri Pesantren Khas Kempek, Cirebon.
Saya terdiam. Apa yang hendak saya tulis?
Bukankah selama ini saya merasa belum berbuat banyak untuk Jam’iyyah? Apa yang istimewa dari perjalanan seorang anak kiai langgar kampung yang tiba-tiba mendapat amanah di lingkungan PBNU?
Namun, kalimat sederhana dari seorang kiai itu membuat saya merenung. Barangkali, sebuah perjalanan khidmah memang tidak selalu harus ditulis karena seseorang merasa telah berjasa. Kadang ia perlu dicatat justru agar pengalaman kecil yang kita lalui dapat menjadi pelajaran bersama.
Maka, tulisan ini bukan kisah tentang keberhasilan. Ini hanyalah catatan seorang santri kampung yang mendapat kesempatan belajar di tengah para ulama.
Awal yang Tidak Pernah Diduga
Saya masuk jajaran PBNU bukan karena merasa pintar, apalagi alim. Saya diusulkan oleh seorang kawan, kemudian diterima oleh Rais Aam beserta para formatur hasil Muktamar ke-34 di Lampung.
Semula saya mendengar akan ditempatkan di jajaran A’wan. Namun, ketika surat keputusan saya terima, tertulis amanah yang berbeda: Katib Syuriyah PBNU Masa Khidmah 2022–2027.
Saya sempat bertanya kepada Abuya KH. Miftachul Akhyar. “Pangapunten, Yai Mif. Bukankah saya di jajaran A’wan?”
Beliau menjawab sambil tersenyum, “Wong dinaikkan pangkatnya kok malah protes?”
Saya pun hanya bisa tersenyum dan menerima amanah tersebut dengan penuh syukur. Sebab, sejak awal saya memahami bahwa memasuki NU bukanlah soal mencari posisi. Niatnya hanya satu: khidmah kepada agama, bangsa, dan negara melalui para ulama.
Belajar Menjadi Santri di Tengah Para Ulama
Terus terang, pada awalnya saya merasa minder. Rapat-rapat Syuriyah mempertemukan saya dengan para kiai dan gus, dengan kultur pesantren yang sangat kuat serta keluasan ilmu yang membuat saya lebih banyak diam dan mendengarkan.
Ketika membahas persoalan keagamaan, fikih, ekonomi, hukum, sosial, hingga isu kebangsaan, persoalan dibedah dengan begitu tajam. Perbedaan pandangan dapat muncul dengan argumentasi yang kuat. Namun, perdebatan tetap berada dalam koridor adab dan kesantunan.
Saya justru menikmati proses tersebut. Saya belajar bahwa tradisi bahtsul masail bukan sekadar mencari jawaban atas sebuah persoalan. Ia adalah cara menjaga tradisi keilmuan: mendengar, menguji argumentasi, mempertimbangkan dalil, dan kemudian mengambil keputusan melalui musyawarah.
Sedangkan saya? Saya hanyalah anak kiai langgar kampung. Pendidikan saya memang membawa saya hingga S1, S2, dan S3 di bidang hukum di UI dan Universitas Jember. Tetapi saya bukan lahir dari pesantren besar.
Karena itu, saya memposisikan diri sebagai santri baru yang masuk ke sebuah pesantren besar. Duduk di belakang. Mendengarkan. Mencatat. Dan belajar.
Di situlah saya menemukan salah satu wajah besar NU: keterbukaan. NU memberi ruang kepada siapa saja yang datang untuk berkhidmah dengan niat baik. Bukan hanya kepada mereka yang sejak awal dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga kepada orang-orang biasa yang ingin belajar dan memberikan manfaat.
Ada satu kejadian kecil yang sampai sekarang saya ingat. Suatu ketika rapat Syuriyah dipimpin Katib Aam KH. Said Asrori. Setelah agenda selesai, tiba-tiba beliau menunjuk saya.
“Pak Kiai Ikhsan, monggo pimpin doa penutup.” Saya langsung gelagapan.
Di tengah para kiai dan alim ulama, mengapa justru saya yang diminta memimpin doa? Dengan polos saya menjawab, “Monggo Yai mawon yang memimpin doa.”
Namun beliau tetap mempersilakan. Akhirnya saya memberanikan diri.
“Bismillah. Monggo para Yai kita baca Al-Fatihah.”
Kemudian saya membaca doa yang paling saya hafal: Rabbana atina fid-dunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qina ‘adzabannar.
Selesai doa, para kiai tersenyum. Bagi saya, kejadian sederhana itu mengandung pelajaran besar: di NU, seseorang tidak harus menjadi yang paling alim untuk dapat berkhidmah. Yang diperlukan adalah keikhlasan, kerendahan hati, dan kemauan untuk terus belajar.
Ketika Musyawarah Telah Melahirkan Keputusan
Perjalanan khidmah tentu tidak selalu berjalan dalam suasana yang mudah. Ada masa ketika Jam’iyyah menghadapi perbedaan pandangan mengenai tata kelola organisasi dan arah kebijakan.
Salah satu dinamika yang cukup menyita perhatian adalah polemik kegiatan Akademi NU yang menghadirkan Peter Berkowitz sebagai narasumber. Kehadiran tersebut mendapat kritik dari sebagian kalangan karena dipandang tidak cukup sensitif terhadap persoalan kemanusiaan di Palestina, khususnya Gaza.
Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika pembahasan dalam Rapat Pleno Syuriyah pada 25 November 2025. Rapat berlangsung panjang. Berbagai pandangan disampaikan. Argumentasi dikemukakan. Pertimbangan organisasi dibahas.
Pada akhirnya, melalui musyawarah, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Rais Aam beserta para Wakil Rais Aam untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang bijaksana demi menjaga marwah dan khittah NU. Di sinilah saya semakin memahami makna ayat yang menjadi judul tulisan ini:
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
“Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.” (QS Ali Imran: 159)
Ayat tersebut hadir setelah perintah untuk bermusyawarah. Ada proses mendengar, mempertimbangkan, dan mencari jalan terbaik. Setelah keputusan diambil, barulah seseorang bertawakal.
Dari pengalaman itu saya belajar satu hal penting: menjaga keputusan terkadang jauh lebih sulit daripada membuat keputusan. Di dalam forum, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Bahkan perbedaan dapat menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan.
Tetapi setelah keputusan Jam’iyyah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku, tantangan berikutnya adalah bagaimana keputusan itu dijaga dan dilaksanakan. Bagi saya yang merasa sebagai “santri baru”, inilah salah satu pelajaran paling mahal dalam perjalanan khidmah.
Berbeda ketika bermusyawarah boleh. Tetapi setelah keputusan diambil, persatuan Jam’iyyah harus menjadi pegangan bersama. Di situlah tawakkal menemukan bentuk organisasionalnya: menerima hasil musyawarah dan bersama-sama menjaga keputusan yang telah ditetapkan.
Muktamar ke-35: Dari Forum Musyawarah Menjadi Amanah Bersama
Allah kembali memberikan amanah. Pada Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, saya mendapat tugas sebagai anggota Steering Committee, Tim Perumus Naskah Materi Muktamar, sekaligus anggota Komisi Organisasi.
Muktamar bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan. Ia adalah ruang musyawarah tertinggi Jam’iyyah untuk merumuskan arah organisasi.
Di dalam proses tersebut lahir sejumlah keputusan penting, antara lain penegasan kembali kedudukan Syuriyah dalam struktur otoritas Jam’iyyah, penguatan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum, serta penempatan AHWA sebagai perangkat tahkim organisasi.
Muktamar juga membahas berbagai agenda strategis menyangkut persoalan sosial, ekonomi, hukum, organisasi, dan kebangsaan. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk ikut berada dalam proses itu.
Namun, sekali lagi, saya melihat bahwa ujian terbesar sebuah keputusan bukan selalu ketika keputusan itu dibuat. Ujian sesungguhnya justru datang setelah forum berakhir.
Bagaimana sebuah keputusan Muktamar diterima sebagai keputusan bersama? Bagaimana hasil musyawarah dijaga oleh seluruh unsur Jam’iyyah?
Dan bagaimana perbedaan yang muncul sebelum keputusan tidak berubah menjadi pertentangan setelah keputusan ditetapkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut saya penting bagi masa depan organisasi.
Sebab, kewibawaan sebuah Jam’iyyah tidak hanya dibangun oleh kualitas orang-orang yang memimpinnya, tetapi juga oleh ketaatan seluruh perangkat dan warganya terhadap mekanisme yang telah disepakati bersama.
Kita boleh berbeda pendapat dalam forum. Namun forum itulah tempat perbedaan diselesaikan.
Jika setiap orang hanya menerima keputusan ketika sesuai dengan pandangannya sendiri, maka musyawarah akan kehilangan maknanya. Karena itu, fa idza ‘azamta fatawakkal ‘alallah bukan sekadar ayat yang indah untuk dikutip. Ia adalah etika setelah musyawarah: setelah ikhtiar kolektif menghasilkan keputusan, ada kewajiban moral untuk menjaga dan melaksanakannya.
Khidmah Bukan Tentang Tampil, Melainkan Menjaga
Semakin lama berada di lingkungan PBNU, saya justru semakin banyak belajar tentang arti khidmah. Saya melihat para kiai dan masyayikh yang dengan tulus menjalankan amanah. Mereka tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan.
Bahkan dalam soal masa khidmah, pengalaman yang saya lihat justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya: amanah tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan selama mungkin. Masa khidmah kepengurusan hasil Muktamar ke-34 di Lampung pada dasarnya adalah lima tahun dan semestinya berakhir pada Desember 2026. Namun, melalui kesepakatan organisasi, Muktamar ke-35 diselenggarakan lebih awal, pada 27–31 Agustus 2026.
Bagi saya, ini memberikan pelajaran tersendiri. Bahwa jabatan dalam organisasi keagamaan semestinya dipahami sebagai amanah yang memiliki batas, bukan hak yang harus dipertahankan.
Dari perjalanan tersebut saya semakin memahami bahwa khidmah tidak selalu berarti tampil di depan. Kadang-kadang khidmah justru berarti berada di belakang. Menjaga adab. Menjaga proses. Menjaga musyawarah.
Dan, yang tidak kalah penting, menjaga keputusan bersama. Sebab organisasi yang besar bukan organisasi yang tidak pernah mengalami perbedaan.
Organisasi yang besar adalah organisasi yang memiliki mekanisme untuk mengelola perbedaan tanpa kehilangan persaudaraan. NU telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Ia dibangun oleh para ulama dengan ilmu, keteladanan, kesabaran, dan pengorbanan.
Karena itu, tugas generasi hari ini bukan hanya mewarisi nama besarnya. Kita juga harus mewarisi adab dalam berbeda pendapat, disiplin dalam bermusyawarah, dan kesediaan menjaga keputusan Jam’iyyah.
Saya teringat kembali pesan Kiai Haji Mustofa Aqil Siradj pagi itu. “Tolong tulislah tentang perjalanan khidmah sampean di PBNU.”
Mungkin inilah jawabannya. Perjalanan ini bukan tentang saya. Ini tentang kesempatan seorang santri kampung untuk belajar dari para kiai. Belajar bahwa ilmu harus disertai adab.
Bahwa musyawarah membutuhkan kelapangan hati. Bahwa keputusan membutuhkan tanggung jawab.
Dan bahwa khidmah tidak selalu membutuhkan panggung. Kadang-kadang, khidmah yang paling sunyi justru adalah menjaga apa yang telah diputuskan bersama.
Terima kasih kepada Kiai Haji Mustofa Aqil Siradj yang telah mengingatkan saya untuk menulis. Terima kasih kepada Abuya KH. Miftachul Akhyar, para masyayikh, seluruh jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah, serta semua pihak yang telah memberikan ruang kepada seorang “santri kampung” seperti saya untuk belajar dan berkhidmah.
Semoga perjalanan singkat ini menjadi ibrah. Sebab pada akhirnya, kita semua hanyalah orang-orang yang sedang belajar menjalankan amanah. Kekurangan ada pada saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Wallahu a’lam bish-shawab.*
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
