Sabtu, 21 Rajab 1446 H / 23 Agutus 2014 09:54 wib
42.837 views
Racun 'Demokratisasi' Asing di Pilpres 2014
Oleh Hanif Kristianto (Lajnah Siyasiyah HTI Jawa Timur)
Tahun politik akan berakhir. Perjalanan panjang sejak tahun 2013 hingga 2014, perpolitikan Indonesia memanas. Tak pelak, rakyat yang seharusnya diurusi kebutuhannya, sempat menaruh kecewa dan pesimis pada penguasa. Pasalnya mereka mulai sibuk menata diri untuk menyalonkan lagi jabatan yang lebih tinggi. Presiden terpilih pun tak lepas dari model ini.
Kini Indonesia sudah memiliki presiden baru. Hiruk pikuk dan ketegangan pun berakhir sudah. Pasca putusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Hatta. Semua pihak menginginkan rekonsiliasi hingga saling bermitra dalam koalisi. Serta menerima kondisi ini agar rakyat tidak larut dalam perdebatan dan perselisihan.
Sorotan Dunia Internasional
Satu hal yang tidak dapat dilupakan adalah perhatian dunia Internasional pada Pilpres 2014. Laman The Guardian mencatat setidaknya lima alasan mengapa Pilpres Indonesia itu dinilai penting. Media massa asal Inggris edisi 7 Juli 2014 itu mengawali artikelnya dengan, "Setelah pernah mengenyam kediktatoran, saat ini negara demokrasi terbesar di dunia dan negara dengan 90 persen muslim siap melangkah maju."
Pertama, mega demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan jumlah pemilih mencapai 187 juta orang. Kedua, Ekonomi sehat.Indonesia merupakan negara penting dengan ekonomi yang terus berkembang. Ketiga, Masyarakat Dinamis. Transisi demokrasi Indonesia banyak dipuji jika dibandingkan dengan Thailand yang stabilitas politiknya rusak karena kudeta militer, serta demokrasi di Malaysia dan Singapura yang dipertanyakan. Keempat, Islam Moderat. Dengan populasi 240 juta orang --di mana 90 persen adalah muslim-- Indonesia kerap dijadikan contoh kompatibilitas Islam dan demokrasi. Kelima, Persatuan Nasional. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan sebuah bangsa yang paling beragam di dunia agar siap memainkan peranan penting di panggung internasional, baik itu politik maupun ekonomi.
Sebagaimana Dilansir AFP, Rabu (23/7/2014), Kerry menyatakan ingin bekerjasama dengan Jokowi. Kerry mengapresiasi jalannya Pemilu di Indonesia."Rakyat Indonesia bersatu sekali lagi untuk menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi melalui Pemilu yang bebas dan adil," kata Kerry lewat pernyataannya pada Selasa (22/7) waktu setempat.Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga setelah AS. Kedua negara dapat memberikan tauladan bagi seluruh dunia.
Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Joaquin Monserrate menilai pemilihan presiden di Indonesia pada 9 Juli 2014 mengalahkan Pilpres AS pada 2008, sehingga pilpres di Indonesia telah memecahkan rekor dunia. "Saya punya datanya, Presiden Obama terpilih dalam pilpres AS tahun 2008 yang diikuti 131.071.135 orang, sedangkan pilpres di sini pada 9 Juli 2014 diikuti 133.577.277 orang. Itu rekor dunia," katanya di sela Halalbihalal Konjen AS di Surabaya, Kamis sore (21/8/2014). "Padahal, ada orang yang bilang bahwa masyarakat Indonesia tidak siap dengan demokrasi, bahkan ada yang bilang bahwa demokrasi itu tidak cocok untuk Indonesia, tapi buktinya ada 133 juta lebih suara yang setuju dengan sistem demokrasi itu di sini," katanya.
Pertanyaan Besar?
Beberapa pernyataan di atas dan pernyataan lainnya dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, Indonesia masih menjadi magnet bagi dunia Internasional, terutama negara berideologi kapitalisme untuk mencengkram politik-ekonomominya. Kedua, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar akan dikokohkan menjadi Islam moderat. Mejauhkan kewajiban syariah Islam dalam kehidupan. Hal ini dilakukan untuk mengaburkan Islam sebagai ideologi. Serta melupakan jika Islam mempunyai sistem pemerintahan bernama Khilafah. Ketiga, dagangan demokrasi senantiasa dimainkan asing untuk menunjukan klaim mereka, bahwa demokrasi hidup subur di tengah umat Islam. Klaim ini sengaja dipaksakan, seolah memberikan madu yang hakikatnya racun. Keempat, demokrasi seolah menjadi penolong dari kediktatoran rezim militer pasca orde baru. Otoritarianisme penguasa kerap dijadikan alasan bahwa demokrasi merupakan solusi untuk kebebasan. Begitulah sistem politik demokrasi yang sekular. Kelima, siapa pun penguasa negeri ini, dipastikan akan tunduk pada kepentingan asing. Disadari atau tidak. Memang secara kasat mata sulit dipahami orang awam. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki kepekaan politik.
Di sisi lain, rakyat ini seyogyanya sadar bahwa demokrasi telah membelenggu dalam keterpurukan. Gagasan demokrasi tak seindah praktiknya. Sekuat apa pun pelaku demokrasi memperbaiki dan memoles rupanya, dipastika kelihatan belangnya. Hal ini disampaikan oleh Chester E. Finn Jr (guru besar pendidikan dan kebijakan umum di Universitas Vanderbilt). “Bahwa manusia secara alamiah memilih kebebasan ketimbang penindasan adalah hal yang sangat wajar. Tapi itu tidak sama dengan mengatakan bahwa sistem politik demokrasi dapat diharapkan tercipta dan mempertahankan dirinya sepanjang masa. Sebaliknya, gagasan tentang demokrasi itu langgeng, tapi praktiknya sulit”(Apakah itu Demokrasi?:3).
Oleh karena itu, sebuah pertanyaan besar. Benarkah pujian “demokratisasi” yang disematkan dunia internasional pada Indonesia membawa dampak signifikan pada kehidupan rakyat? Benarkah pula, gagasan menjalin hubungan secara bilateral dengan kapitalis asing berbentuk negara akan menjadikan rakyat ini sejahterah? Ataukah dengan pergantian pemimpin dalam sistem demokrasi akan membawa nasib baik bagi kehidupan yang kian terpuruk ini? Lantas, atas dasar apa umat ini masih meyakini demokrasi? Bagaimana umat Islam ini bersikap? Sudah saatnya umat ini kembali ke akar mereka yaitu Islam. Seperangkat tata aturan bernegara telah dicontohkan oleh Rasulullah tatkala mendirikan daulah Islam di Madinah. Itulah model politik Islam mulia dalam bingkai Khilafah.
Wallahu a’lam bisshawwab.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
