Melanjutkan Kemerdekaan

Oleh: Asti Marlanti, S.Pt (Ibu Rumah Tangga)

Bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia, khususnya tanggal 17. Hampir seluruh masyarakat turut serta merayakan ‘pesta rakyat’ dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Tua-muda, pria-wanita turut serta mengikuti acara. Baik perlombaan yang diadakan panitia atau Karang Taruna, pagelaran musik dan tarian, hingga arak-arakan di jalan yang diadakan oleh pemerintah daerah.

Indonesia memang sudah 72 tahun merdeka dari penjajahan fisik (militer). Namun, sejak merdeka tahun 1945 dari penjajahan fisik hingga saat ini, sesungguhnya negeri ini masuk dalam perangkap penjajahan gaya baru, yakni penjajahan non-fisik (non-militer). Artinya, hingga kini Indonesia sesungguhnya masih terjajah dan belum sepenuhnya merdeka secara hakiki.

Mengapa demikian? Di antara buktinya adalah dari sisi pembuatan aturan dan kebijakan, banyak sekali UU di negeri ini yang didiktekan oleh pihak asing. Di antaranya melalui LoI dengan IMF. Banyak utang – yang sesungguhnya menjadi alat penjajahan – dialirkan ke Indonesia oleh berbagai lembaga donor, baik IMF, Bank Dunia, ADB, USAID dan sebagainya. Perubahan konstitusi negeri ini pun tak lepas dari peran dan campur tangan asing. Banyak dari UU itu disponsori bahkan draft (rancangan)-nya dibuat oleh pihak asing, di antaranya melalui program utang, bantuan teknis, dan lainnya.

Akibatnya, banyak UU dan kebijakan Pemerintah yang bercorak neoliberal, yang lebih menguntungkan asing dan swasta serta merugikan rakyat banyak. UU bercorak liberal itu hakikatnya melegalkan penjajahan baru (neoimperialisme) atas negeri ini. Karena itu meski sudah 72 tahun “merdeka”, negeri ini masih banyak bergantung pada asing. Bahan pangan baik makanan pokok, garam, gandum, kedelai, susu, dan lain-lain banyak impor. Fakta terdekat adalah garam. Meski berbagai alasan dikemukakan oleh pemerintah, namun sesuatu yg ironis bisa terjadi di negeri yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi lautan. Ditambah lagi adanya permainan para pelaku pasar yang berwatak kapitalis, gejolak harga-harga menjadi fakta keseharian.

Di sisi lain, juga banyak kebijakan neoliberal yang meminimalkan peran negara dalam mengurus rakyat. Bahkan tanggung jawab negara dialihkan ke pundak rakyat. Tanggung jawab pelayanan kesehatan rakyat, misalnya, dialihkan dari negara ke pundak rakyat melalui asuransi sosial kesehatan (BPJS).

Berbagai sektor juga diliberalisasi. Subsidi BBM dicabut sehingga harganya sering naik. Subsidi listrik juga dicabut sehingga harganya pun dibiarkan naik terus. Ongkos pendidikan mahal. Biaya produksi petani terus naik. Pajak makin bertambah macamnya dan meningkat besarannya. Masih banyak kebijakan neoliberal lainnya. Akibatnya, beban rakyat makin berat. Semua itu hanyalah bukti nyata, kemerdekaan yang dirasakan oleh penduduk negeri ini masih bersifat semu (palsu). Sehingga, bisa dikatakan bahwa pada hakikatnya Indonesia belum merdeka.

Kemerdekaan hakiki adalah saat manusia bebas dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi dan penghambaan kepada sesama manusia. Mewujudkan kemerdekaan hakiki itu merupakan misi dari Islam. Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk menghilangkan segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman dan penghambaan terhadap manusia oleh manusia lainnya secara umum. Yunus bin Bukair ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran, di antara isinya:

Amma ba’du. Aku menyeru kalian ke penghambaan kepada Allah dari penghambaan kepada hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian ke kekuasaan (wilâyah) Allah dari kekuasaan hamba (manusia) …(Ibn Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, v/553, Maktabah al-Ma’arif, Beirut).

Islam datang untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia akibat penerapan aturan buatan manusia menuju kelapangan dunia. Islam juga datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama dan sistem-sistem selain Islam menuju keadilan Islam. Hal itu diwujudkan oleh Islam dengan membawa ajaran tauhid yang meniscayakan bahwa pengaturan kehidupan manusia haruslah dengan hukum dan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, Zat Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana.

Semua itu akan menjadi nyata di tengah kehidupan dan bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ajaran tauhid, hukum dan perundang-undangan yang dibawa oleh Islam itu diambil dan diterapkan untuk mengatur semua urusan kehidupan. Tanpa itu maka kemerdekaan, kelapangan dunia dan keadilan Islam itu tidak akan terwujud. Selama aturan, hukum dan sistem buatan manusia yang bersumber dari akal dan hawa nafsunya terus diterapkan dan dipertahankan maka selama itu pula akan terus terjadi penjajahan, kesempitan dunia dan kezaliman. Maukah kita mempertahankan ini semua?? Jawabannya tentu tidak.

Kita ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan, fisik maupun non fisik. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia, seharusnya bisa melanjutkan sebagian kemerdekaan yang telah diraih, dengan mewujudkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta kita, dengan berpegang teguh pada seluruh aturanNya di segala aspek kehidupan dan menghapuskan penjajahan gaya baru di muka bumi ini. Wallaahu a'lam bishshawaab. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Antara Sekuler dan Dunia Pendidikan
• Sri Mulyani, Utang Negara, dan Kartu Kredit
• Mengenal Amalan Surga
• Al-Qur'an Itu Pedoman, Bukan Pajangan
• Nafkah Tuntas, Dakwah Sukses
• Penghimpunan Zakat Di Era Digital
• Menghadapi Kenyataan Peristiwa Kehidupan
• Akibat Hukum Rimba