Dakwah Islam Politik, Mencerdaskan Umat

Oleh: Fath Astri Damayanti

Bergulirnya wacana materi khutbah akan diatur di masa Pilkada ini, dengn tujuan agar tiak terjadi money politic dan politisasi isu SARA. Yang bertindak untuk mengatur materi khutbah tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan akan dibagikan kepada para tokoh agama.

Dengan adanya wacana ini Ketua PBNU Robkin Emhas menilai rencana tersebut tidak patut karena akan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tugas Bawaslu hanya menlakukan sosialisasi terkait apa yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang (m. metrotvnews.com).

Memasuki tahun pilkada suasana politik pun memanas, isu-isu politik mulai digoreng dan menambah panasnya suasana pilkada. Masing-masing kubu mulai gencar menyampaikan opini, bahkan tak jarang saling menjatuhkan satu dengan yang lain.

SARA adalah salah satu isu yang dianggap mampu meraup massa dan tak jarang meraup konflik, hal seperti ini wajar terjadi dalam sistem yang menganut sekulerisme dimana aturan agama tidak diperkenankan ikut mengatur kehidupan. Pengaturan materi khutbah memperlihatkan kepanikan Pemerintah, ketidakpercayaan terhadap para tokoh agama atas apa yang disampaikan. Padahal para tokoh menyampaikan kebenaran bukan mengajak kepada keburukan.

Ceramah-ceramah yang disampaikan tidak terkait dengan money politik dan sebagainya. Tetapi ke-suudzhan-an yang berlebihan menyebabkan semua hal harus diawasi termasuk khutbah tadi. Bisa jadi ketika ada yang tidak sesuai menurut pengawasan tersebut para tokoh agama bisa dikriminalisasikan karena dianggap menentang Pemerintah.

Semestinya Pemerintah menyadari bahwa akar masalah bukan dari materi khutbah tetapi sistem yang harusnya diubah, tidak terus menerus menjadi followers dari para kapitalis. Di tengah kepentingan pesta demokrasi dakwah deologis adaklah wajib sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar, memuhasabahi penguasa ketika lalai dan dzalim terhadap rakyatnya.

Dakwah adalah jalan mulia untuk mencerdaskan umat, bukan jalan money politik ataupun politisasi agama seperti dalam sistem sekuler. Kepemimpinan adalah bagian dari politik, maka sesuatu yang keliru ketika mengatakan agama tidak boleh dibawa dalam politik karena sejatinya  agamalah yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang di dalamnya mencakup politik.

Inilah yang harus dipahamkan kepada masyarakat sehingga tidak alergi terhadap politik dan menyadari bahwa saat ini dalam kondisi terdzhalimi karena dipaksakan untuk mengikuti aturan yang tdak sesuai dengan fitrah manusia.

Maka seharusnya seluruh elemen masyarakat dapat menyerukan agar kembali kepada sistem yang benar, penerapan Islam secara menyeluruh dan tidak akan takut ketika menyampaikan kebenaran karena Allah SWT yang ada di belakang kita.

Rosulullah SAW memuji para ulama yang berani menyampaikan kalimatul haq di hadapan penguasa dzalim, dalam hadisnya “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat adil (kebenaran) di hadapan penguasa yang jahat (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)”. Wallahua’lam bishawab. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Masa Depan Generasi Dihantui Jerat Narkoba
• Penganiayaan Ulama: Masyarakat Pertanyaan Masyarakat Keadilan dan Keberpihakan Pemimpin Negeri
• Masih Berani Kritik?
• Hindari Pergaulan Bebas, Remaja Muslimah Cirebon Ikut Kajian Islam
• Perzinaan, Awal Tersebarnya Kehancuran
• Diskriminasi dan Kriminalisasi islam, Akankah Menjadi Bibit Islamophobia?
• Pemimpin yang Dirindukan
• Di Balik Penyederhanaan Golongan Tarif Listrik