Prabowo Sandi Yudha

Oleh: M Rizal Fadillah

Acara pertemuan BPN Prabowo-Sandi di Hotel Sahid 14 Mei kemarin menunjukkan sikap terhadap perkembangan penghitungan KPU. Data kecurangan ditampilkan dan penghitungan yang disandarkan pada Form C-1 ditunjukkan.

Kesimpulan Pasangan Prabowo Sandi menang 54 %. Penyikapan tegas dari data yang dimiliki BPN adalah meragukan dan tidak mengakui penghitungan suara yang dilakukan KPU. Masyarakat kritis memang melihat Pemilu 2019 adalah Pemilu memaksakan Jokowi menjadi Presiden lagi.

Terlalu besar muatan yang ada dibelakangnya. Tak peduli dengan asas Pemilu yang semestinya jujur dan adil. Seolah berprinsip lumrah dalam politik itu untuk memenangkan dengan segala cara.

Sikap nekad seperti ini yang dilawan Prabowo Sandi dan rakyat pendukungnya. Tak rela suara kedaulatan dipermainkan. Pemilu yang jadi sarana dusta untuk memperoleh kekuasaan. Dusta yang berapapun siap untuk dibayar. Demokrasi kapitalistik memang sedang dijalankan. Transaksi adalah konsekuensi untuk memperpanjang kursi. 

Mungkin model yan tercium adalah sama dengan 2014, bedanya kini tiap tahapan terkuak dan mendapat perlawanan yang terus mengkulminasi. 14 Mei adalah “buka-bukaan” kubu Prabowo. Kepada kubu lawan menantang membuka data yang dimilikinya juga. Sementara KPU posisinya berkurang atau hilang kepercayaan.

Sikap BPN dan Prabowo merupakan hal yang wajar untuk mengantisipasi pengumuman yang mungkin “dipaksakan” atau abai pada asas jujur dan adil tersebut.

Publikasi data kecurangan dan data hitung kemenangan kepada publik secara luas, termasuk media luar negeri adalah upaya untuk “melawan” kezaliman. Skeptis terhadap kejujuran KPU. Ujungnya adalah kemungkinan “penolakan” hasil Pemilu khususnya Pemilu Presiden yang ditengarai curang.

Mungkin Pasangan Prabowo Sandi mengembalikan penyikapan atas kondisi ini kepada rakyat. Yang luar biasa adalah “kesiapan tempur” Prabowo untuk all out membela rakyat hingga titik darah penghabisan dan tekad tidak akan menghianati mandat rakyat.

Bahkan akan mengumpulkan pakar hukum tata negara untuk membuat “wasiat” berkaitan dengan perjuangan habis habisan membela rakyat tersebut. Spirit sang pemimpin dalam membangun semangat rakyat.

Semua pertempuran itu berbasis Konstitusi. Memperjuangkan kebenaran, kejujuran dan keadilan adalah konstitusional. Melawan penindasan dan penjajahan adalah misi sejak dahulu dalam memerdekakan negeri.

Konstitusi harus dibersihkan dari tangan tangan kotor asing yang menggerayangi negeri melalui para kolaborator di lingkaran kekuasaan. Mengembalikan kedaulatan negara adalah agenda prioritas rakyat dan bangsa kita saat ini.

Pemilu yang dirusak adalah permainan jahat. Kita mesti bersatu berjuang untuk melawan. Merdeka. Allahu akbar..! [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Ilusi SDG’s Atasi kemiskinan
• Jebakan Ribawi Fintech Di Balik Pengembangan UMKM
• Guru ‘Impor’ untuk Guru
• Ramadhan Bertauhid Sebagai Upaya Merajut Harga Diri dan Kedamaian
• Politik Takwa Meniadakan Politik Uang
• Liberalisasi Merusak Generasi
• Bunuh Diri Marak, Bukti Kegagalan Kapitalisme?
• Hilangnya Rasa Sabar