Sepotong Puzzle Bernama Lockdown

TERHITUNG sudah hampir satu bulan sejak penetapan status PSBB (Pambatasan Sosial Berskala Besar) oleh Presiden Jokowi. Status ini bak penjara yang mengurung rakyat di rumah masing-masing, menuntut untuk menjaga dirinya sendiri dari Covid-19, serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri entah bagaimanapun caranya. Sejak awal merebaknya virus Corona jenis baru ini kebijakan pemerintah yang dinilai lamban dan tidak efektif senantiasa menjadi perhatian dan keluhan publik. Salah satu yang menuai banyak pro dan kontra ialah perihal tuntutan lockdown atau karantina wilayah.

Meski banyak pihak telah mendesak pemerintah untuk mengambil upaya lockdown, namun semua desakan itu tidak pernah digubris dan justru menetapkan status darurat sipil dan beralih PSBB di kemudian hari. Banyak pihak menengarai bahwa pemerintah enggan mengambil kebijakan lockdown sebab sebagai konsekuensinya negara harus menjamin kebutuhan rakyat berikut hewan ternaknya.

Dilansir dari Tribunnews.com (17/3) Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia menilai dengan kondisi pandemi yang telah menyebar ini sudah terlambat dan kurang bijak jika menerapkan lockdown, belum lagi butuh dana yang besar dan mekanismenya pun masih dipertanyakan. Adalah wajar jika lockdown dirasa merupakan alternatif solusi yang kurang bijak jika disandingkan dengan kepemimpinan di dalam sistem kapitalisme. Lockdown yang sejatinya merupakan solusi Islam dalam mengatasi wabah sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tentu tidak akan bisa menjadi solusi jika diterapkan di dalam negara kapitalis tersebab beberapa faktor.

Faktor pertama jelas negara berasas kapitalisme tidak akan menempatkan kemaslahatan rakyat di atas kepentingan ekonomi. Ini sejalan dengan penuturan Presiden Jokowi yang dilansir dari kompas.com (2/4) bahwa alasan tidak diberlakukannya lockdown adalah agar aktivitas perekonomian tetap berjalan. Alih-alih melindungi keselamatan rakyat dan menjamin kesejahteraannya negara kapitalis tentu lebih memperhatikan kepentingan ekonomi korporasi-korporasi besar.

Faktor kedua bagaimana bisa solusi Islam berupa lockdown berjalan ketika dikelilingi sistem kapitalisme. Sistem ekonominya bukan sistem ekonomi Islam, pemerintahannya tidak didasarkan pada hukum Islam. Sejatinya setiap aspek itu akan saling berhubungan satu dengan lainnya. Seperti disinggung di atas dalam keadaan lockdown peran aspek ekonomi sungguh penting, bagaimana pengaturan ekonomi dan penggunaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang menunjang, serta obat-obatan. Aspek politik pun juga tidak ketinggalan dimana semua kebijakan itu dibuat termasuk dalam mengambil langkah efektif untuk segera memutus rantai penyebaran dan melakukan pengobatan secepat mungkin.

Maka dari uraian di atas jelas bahwa solusi Islam untuk kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini berupa lockdown tidak bisa diterapkan apalagi mensolusikan. Tidak lain karena Islam hanya diambil sebagai solusi parsial. Sejatinya setiap bagian dari Islam saling terintegrasi satu dengan lainnya.

Islam ibarat kepingan puzzle yang saling melengkapi satu sama lain. Apalah makna sebuah kepingan puzzle yang diambil dari keutuhan susunannya, ia tidak akan ada maknanya sama sekali. Begitu pula dengan Islam, ketika salah satu kepingan Islam berupa lockdown itu diambil tanpa kepingan-kepingan lainnya maka ianya tidak akan berarti apa-apa, tidak akan mampu menjadi solusi.

Lain halnya ketika kepingan-kepingan itu disusun menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni ketika kebijakan lockdown terintegrasi secara sempurna sebagai sebuah kesatuan sistem yang meliputi ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan aspek lainnya maka ia akan menjadi solusi sempurna sebagaimana sejarah telah mengungkap kebenarannya pada masa kejayaan Islam.

 Sebut saja ketika terjadi wabah lepra di Syam pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar segera membangun posko-posko bantuan yang dimobilisasi oleh negara, juga mengalokasikan anggaran baitul mal untuk penanganan wabah. Pada kondisi krisis seperti ini Khalifah Umar juga memberikan makanan pokok kepada masyarakat luas melalui Dar Ad-Daqiq, bahkan di antar sampai ke rumahnya ketika tidak mampu mendatangi khalifah secara langsung. Selain itu, juga dilakukan penundaan penarikan zakat yang mana akan memberatkan umat dalam kondisi krisis seperti ini.

Wujud keseriusan khilafah dalam aspek kesehatan juga nampak pada fasilitas-fasilitas yang disediakan. Sebut saja rumah sakit yang dibangun di Kairo oleh Khalifah Al-Mansyur pada tahun 1248 M yang berkapasitas hingga 8000 tempat tidur. Rumah sakit ini memberikan layanan berupa obat-obatan dan makanan secara gratis namun berkualitas tentunya, juga pakaian, bahkan uang saku yang cukup selama perawatan. Perlu diperhatikan pula bahwa perawatan terhadap pasien tidak mengenal batas waktu. Perawatan terus dilakukan hingga pasien benar-benar sembuh dan sehat. Lebih hebat lagi bahwa rumah sakit ini tidak membedakan ras, warna kulit, dan  agama. Selain masjid juga disediakan kapel bagi yang beragama Kristen. Sekira 7 abad lamanya rumah sakit ini bertahan.

Tidak hanya itu Khilafah juga turut berperan dalam membantu negara lain yang sedang dilanda masalah kesehatan seperti wabah kelaparan yang menimpa Irlandia. Saat itu tanpa segan Kekhilafahan Ottoman memberikan bantuan senilai 10.000 poundsterling yang termasuk di dalamnya berupa makanan, pakaian, sepatu, dan kebutuhan lainnya. MasyaAllah. Begitulah gambaran keseriusan dan keberhasilan solusi Islam pada aspek kesehatan yang telah direkam kebenarannya oleh sejarah.

Namun kembali lagi, bahwa aspek kesehatan dalam Islam juga tidak bisa berdiri sendiri. Pembiayaan semua kebutuhan berikut saran dan prasarana sangat bergantung pada sistem ekonomi. Turut didukung pula oleh sistem pemerintahan yang akan menentukan bagaimana setiap kebijakan itu diambil dengan cepat dan efektif semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Maka jika kita menginginkan solusi tuntas atas pandemi ini dan meraih kemuliaan sebagaimana kaum muslimin terdahulu sudah seharusnya kita menerapkan solusi hakiki yakni kembali kepada hukum Islam secara total, seluruhnya, seutuhnya, bukan hanya mengambil solusi parsial yang tentu tidak akan bermakna layaknya sekeping puzzle yang terpisah dari susunannya. Hadanallahu waiyyakum.

Muntik A. Hidayah

Aktivis Dakwah Kampus

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Guru Ngaji Nasibmu Kini
• Ketaatan Kolektif Berbuah Berkah
• Jeritan Suara Hati RT/RW di Tengah Pandemi Covid-19
• Ini Baru Berita: Presiden Berani Batalkan Pinjaman dari China
• Kegaduhan demi Kegaduhan Tak Ada Henti
• Meraih Keutamaan Ramadhan
• Wahdah Islamiyah Aceh Salurkan APD di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh
• Keuangan Syariah: Alternatif Kestabilan Ekonomi Masyarakat pada Saat Pandemi Covid-19