Di Kalimantan Barat, Syiah Sudah Mencoba Ambil Alih Karaton Kesultanan Dengan Memakai Preman

PONTIANAK (Voa Islam) - Alhamdulillah, sebagaimana yang sekarang sedang bergulir dan berlangsung di berbagai daerah di seluruh Indonesia, penguatan Ukhuwah Islamiyyah di Kalimantan Barat telah terwujud dengan optimal.

Disampaikan kepada redaksi Voa-Islam.com oleh DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM. yang menjadi pengurus Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, bahwa hal ini dibuktikan dengan menyatunya berbagai Ormas-Ormas Islam demi persatuan umat dan meninggalkan perbedaan-perbedaan yang bersifat furuiyyah. Patut menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya, tidak lain dimaksudkan untuk meninggikan agama Allah.

Sebagaimana kita maklumi bersama, persoalan pokok umat saat ini adalah banyaknya peyimpangan ajaran pokok agama yang tidak mungkin dapat ditoleransi, melainkan harus diamputasi. Dikatakan demikian, oleh karena masalah ini bukan dalam ranah madzhab atau furuiyyah, melainkan masuk dalam bidang aqidah (ushuludin).

Untuk kepentingan membendung penguatan penyimpangan agama, berbagai Ormas Islam di Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku dan Tabligh Akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Acara tersebut diselenggakan dari tangal 11 sampai tanggal 12 April 2015 kemarin.

Buku yang dibedah adalah buku Panduan MUI Pusat tentang “Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Ajaran Syiah di Indonesia” dan “Syiah Menurut Sumber Syiah : Ancaman Nyata NKRI” karya DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM. Narasumber yang hadir adalah Prof. DR. H. Mohammad Baharun, SH, MA (MUI Pusat), DR. H. Amirsyah Tambunan (MUI Pusat), DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM (MUI Pusat) dan DR. Jeje Zaenudin (DDII).

Ada sesuatu yang perlu dicermati dan sekaligus menjadi pelajaran bagi umat tentang penguatan ajaran sesat Syiah di Pontianak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, gerakan mobilisasi massa dalam ritual Karbala. Dari berbagai informasi yang dihimpun diketahui bahwa kaum Syiah telah berani menampakkan diri secara terbuka dengan merayakan ritual Karbala di halaman Keraton Kesultanan Al-Kadariah. Ritual Karbala dilakukan sebanyak dua kali dengan melibatkan masyarakat awam. Kita ketahui, Ritual Karbala adalah sebagai basis ekspansi ideologi Imamah Syiah Iran. Melalui ritual ini, elite Syiah menanamkan keyakinan bahwa Revolusi Imam Husein adalah wujud perjuangan militansi Syiah untuk menegakkan pemerintahan ala Imamah.

Kedua, upaya pengambilalihan Keraton Kesultanan Al-Kadariyah. Pada bulan Februari tahun ini, kaum Syiah berupaya merebut kesultanan dengan menggerakkan para preman yang berujung tindakan kriminal. Penyerangan dilakukan dengan terencana serta menggunakan senjata tajam, parang, pedang, dan lain-lain. Tujuan mereka dalam pengambilalihan tersebut tidak dapat dianggap persoalan remeh.

Apabila kesultanan jatuh ke tangan Syiah, maka akan menjadi basis penguatan penyebaran Syiah ke seantero Kalimantan. Selain itu, akan menjadi preseden buruk dengan hadirnya kesultanan Syiah dalam masa yang akan datang. Bukan tidak mungkin, infiltrasi Syiahisasi dilakukan pada kesultanan-kesultanan yang lain.

Terhadap gerakan Syiah yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, Panglima Kodam XII Tanjungpura Mayjend TNI Toto Rinanto S serta Kapolda Kalimantan Barat, dalam kata sambutannya menyatakan dukungan penuh atas terselenggaranya sosialisasi mewaspadai ancaman Syiah Iran baik terhadap agama maupun NKRI.

Pada saat penutupan telah dicapai kata sepakat dari berbagai elemen ormas Islam dalam bentuk Deklarasi Anti Syiah, diantaranya dari Majelis Ulama Kalbar, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalbar, Muhammadiyyah Kalbar, Nahdlatul Ulama Kalbar, DMI Kalbar, Kraton Kadariyah Pontianak, FUI Kalbar, FPI Kalbar, serta beberapa ormas lainnya dengan mengeluarkan 7 (tujuh) pernyataan sikap terkait Syiah.

Adapun inti dari pernyataan tersebut di antaranya adalah bahwa paham Syiah adalah ajaran sesat. Sehingga, ormas Islam di Kalbar mengajak bagi yang telah mengikuti paham ini agar segera bertaubat dan kembali ke ajaran Islam. Terakhir, perlu ditegaskan bahwa Syiah Iran bukanlah persoalan saat ini, namun persoalan yang terus kita hadapi di masa mendatang.

Maka akhirnya, antisipasi sangat diperlukan dengan sinergitas umara dan ulama. Dengan demikian, Deklarasi Anti Syiah tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Demikian isi press release yang disampaikan DR. Abdul Chair Ramadhan via email. (AF/Voa-Islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Sidang Pra Peradilan 4 Aktivis Pengajian Solo Kalah Lagi, 12 Pengacara Siap Bela
• Tokoh Muda NU KH Idrus Ramli: NU Cirebon Telah Menjual NU pada Syiah
• BOLT Masih Memblokir Akses ke Situs-Situs Islam?
• Tokoh Pers Indonesia: Ketika Media Umum Tidak Independen, Maka Media Islam-lah yang Meluruskan
• Situs-Situs Islam Dicabut Pemblokirannya, Tapi Tetap Diawasi?
• Musthofa B Nahrawardaya: Media Islam Menjadi Penyeimbang Media Mainstream Soal ISIS
• MPI Muhammadiyah: Tidak Tersesat Jika Masyarakat Gemar Membaca Media Islam
• Studium General Sirah Nabawiyah Digelar