Khilafah Dalam Pandangan Ulama Muda NU Garis Lurus

Rembang (voa-islam.com)- Perjuangan umat Islam di Indonesia dalam mendakwahkan syariah Islam selama ini memang tak semudah yang dikira, meski kita tak boleh menutup mata, hasil pun juga ada, namun belum seperti yang diharapkan.

Banyak musuh dari luar Islam dan dari dalam diri umat Islam sendiri yang terus memusuhi perjuangan khilafah dan syariah Islam di nusantara. Kali ini kami hadirkan tulisan KH Muhamad Najih Maemoen beliau adalah Ulama muda NU yang sangat disegani keilmuanya dan dihormati ketegasannya dalam membawa ajaran lurus Nahdhotul Ulama yang kini justru sudah banyak dinodai oleh tokoh NU itu sendiri.

Khilafah Dambaan Kita Semua

KH Muhamad Najih Maemoen, Ulama Muda Kharismatik Nahdhotul Ulama menulis,  "Khilafah merupakan hal yang sangat pokok dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya seorang khalifah
kita dapat menegakkan agama dan menjalankan syariat islam secara utuh.
Mengangkat seorang khalifah merupakan kewajiban kita bersama untuk mencapai kebahagian di dunia dan akhirat."

Ia menambahkan "Tapi ketika yang menyerukan dan memperjuangkan adanya khilafah adalah orang-orang yang ajarannya menyimpang dari nash-nash Al Quran dan Hadits tentunya kita kaum muslimin harus berfikir kembali dengan akal sehat kita untuk tidak ikut arus dengan pemikiran mereka dan tidak tertipu dengan jargon khilafah ala mereka (khilafah yang menebarkan permusuhan, perpecahan dan kerapuhan akidah) yang tentunya berbeda dengan khilafah menurut kita (khilafah yang membawa kebahagian di dunia dan akhirat)."

Cara Kita Dalam Tathbiq as-Syari’ah

Penerapan syariat Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Para pakar kristen seperti Leeuwen mengakui bahwa syari’at islam itu mencakup dan mengatur berbagai aspek kehidupan. Aneh sekali jika di kemudian hari sebagian kalangan yang mengaku muslim meremehkan, melecehkan, memandang rendah, mencemooh, mengolo-olok, bahkan menghina syari’at islam, hanya karena terpukau pada tata aturan dan beradaban bangsa penjajah.

Di Indonesia penerapan hukum yang di adopsi dari Syariat Islam tidaklah bertentangan dengan keutuhan NKRI dan Pancasila. Jika seluruh komponen umat Islam memperjuangkannya dengan sepenuh hati, bisa di pastikan penerapan syari’at islam akan segera terealisasi.

Dengan memasukan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yakni “ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” ditetapakan dalam konstitusi, maka bangsa Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk menerapkan syari’at Islam dalam seluruh aspek kehidupan bangsa.

Kendalanya adalah masih banyak umat islam, bahkan dari tokoh-tokohnya yang menjadi Islamphoby (alergi terhadap syari’at Islam), sehingga hukum Islam cuma dibuat bahan kajian, bukan untuk di amalkan, mereka menentang
ditegaskannya pelaksanaan syari’at Islam dalam konstitusi.

Tetapi perjuangan tidak mengenal kata berhenti, maka upaya untuk menerapkan syari’at Islam harus di upayakan melalui berbagai cara, dan tidak semata-mata tergantung pada Piagam Jakarta. Kita jangan bosan-bosan memberi masukan kepada pemerintah, DPR/MPR untuk semaksimal mungkin menerapkan syariat islam di negara kita ini. Dengan ditolaknya “tujuh kata” secara formal untuk di kembalikan kedalam konstitusi negara, maka perlu dicatat oleh para anggota DPR/MPR, pejabat negara, dan tokoh masyarakat, bahwa hukum islam sebenarnya sudah secara sah berlaku dan wajib diberlakukan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wallahu Alam.[Protonema/NUgarislurus/voa-islam]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Pentingnya Optimisme Umat Islam dalam Penegakkan Syari?ah dan Khilafah
• [Video] Ustadz Farid Okbah: Syiah adalah Representasi Kebatilan, Penculikan Ust Ali Kebatilan ke 21
• Keraton Jogjakarta Tetapkan Idul Fitri 18 Juli
• Tepati Janji Saat Pilpres, Jokowi Akan Minta Maaf Pada Keluarga PKI
• Selain Bertentangan, Islam Nusantara Dianggap Akomodir Syiah & Islam Liberal
• Akui Tidak Cukup Dana, 6.000 Madrasah Rusak Berat
• Sidang Pledoi Aktifis Islam Anti Miras Solo Jelang Putusan Hakim Digelar
• Abdul Latief Yelipele, Da`i Enam Kampung di Lembah Baliem, Papua