Ketua PP Muhammadiyah: Kabinet Hak Presiden, Bukan Watak Muhammadiyah Ributkan Jabatan

JAKARTA (voa-islam.com)--Muhammadiyah menghormati dan mengucapkan selamat atas pembentukan Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai hak prerogatif sepenuhnya Presiden terpilih.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan hal itu menanggapi munculnya pemberitaan yang mempersepsikan bahwa  warga Muhammadiyah tidak puas dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Presiden Jokowi.

"Muhammadiyah bahkan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai Menko PMK," kata Dadang yang juga Guru Besar Islam Negeri Sunan Gunungjati, Bandung, Jawa Barat.

Karenanya, lanjut Dadang,  pernyataan-pernyataan di luar yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, yang mempersoalkan pengangkatan Menteri, tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan.

Dadang mengimbau agar para anggota/kader Muhammadiyah  tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.

Dadang yang juga pakar perbandingan agama itu menegaskan  Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin. *[Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Tiga Tips Sikapi Islam Phobia Ala Imam Shamsi Ali
• Pengurus Baru DDII Langkat Berharap Dewan Da’wah Jadi Penerus Masyumi
• Din Syamsuddin: Tuduhan Radikal kepada Umat Islam Justru Dapat Kembangkan Radikalisme
• Di Yogyakarta, KH Aceng Zakaria Sampaikan Tiga Mental yang Harus Dimiliki Umat
• Kisah Inspiratif Dokter Muhammadiyah di Tanah Papua
• Din Syamsuddin: Kementerian Agama Ganti Nama Saja Jadi Kementerian Antiradikalisme
• Hari Santri, 50 Warga Denpasar Hijrah Hapus Tato
• Berpengalaman 30 Tahun, LPPOM MUI Siap Menjalankan Amanat UU JPH