Keterlambatan dan kegagalan tersebut berdampak serius pada masalah pangan, akibat lahan tadah hujan untuk pertanian padi yang mengalami kekeringan panjang. Oleh karena itu diperlukan diversifikasi pangan sebagai solusi jangka panjang.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas sebagaimana keterangan pada (4/10/2023).  Di sisi lain, menurutnya kebijakan impor juga tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang.

Mengingat masalah iklim ini juga dirasakan bukan hanya Indonesia, tapi juga oleh banyak negara, maka negara-negara pengekspor beras kurang lebih juga mengalami masalah yang sama dengan Indonesia.

Selain masalah iklim, kebijakan impor dalam hemat Abbas tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, juga karena erat beririsan dengan peta geopolitik yang berubah-ubah secara drastis.

“Tidak ada negara yang bisa berkembang dengan baik tanpa adanya ketahanan [kedaulatan] pangan,” ungkapnya.

Sebagai pilar penting, kedaulatan pangan menurutnya merupakan alasan dibalik dari stabilitas ekonomi, sosial, dan politik sebuah negara. Oleh karena itu, dia berharap masalah ini menjadi perhatian serius dari pemerintah dari pusat sampai daerah, dan masyarakat Indonesia.

Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pemangku kebijakan saat ini, imbuh Abbas, adalah melalui diversifikasi pangan. Yaitu melalui penghidupan kembali jenis-jenis pangan lokal, sehingga tidak tergantung pada satu jenis pangan saja.

Pemerintah dan rakyat Indonesia harus proaktif dalam masalah kedaulatan pangan ini. Pasalnya, dunia ke depan dengan berbagai masalah iklim, dampak terdekat yang dirasakan umat manusia adalah di bidang pangan.

“Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, demi keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa,” tandas Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup. (M)