Siapa Sejatinya yang Tidak Becus Menterinya atau Presidennya?

JAKARTA (voa-islam.com) - Siapa sejatinya yang tidak becus? Presiden atau menterinya? Ini pertanyaan yang paling pokok yang harus di jawab.

Waktu akan membentuk kabinet sudah melalui tahapan yang sangat jlimet, detil, evaluasi dan masukan dari berbagai kalangan sudah diterima oleh Presiden Jokowi. Diteroropong dari berbagai sisi dan sudut pandang, termasuk masukan dari kalangna intelijen.

Pembentukan kabinet itu juga melibatkan tokoh-tokoh partai poitik, dan 'Tim Sukses' Jokowi. Tapi, sekarang baru sembilan berkuasa berkuasa sudah ribut tentang pergantian menteri alias reshufle kabinet.

Semua pimpinan partai pengusung Jokowi teriak tentang pergantian menteri. Mengapa? Siapa yang tidak 'becus' mengelola pemerintahan dan negara? Menteri  atau presiden?

Sekarang, bahkan menggunakan cara-cara dan trik yang sangat tidak bermoral, misalnya secara terbuka dikatakan ada menteri yang menghina presiden. Kemudian, nama menteri itu dilangsir yang dituduh menghina presiden, yaitu Rini Sumarno. Ini benar-benar sebuah permainan politik yang absurd.

Sekarang Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang memiliki shohibul hikayat tentang menteri 'menghina' presiden, mengelak menuduh Rini Sumarno mengina presiden.

Tjahyo Kumolo, mengatakan, "Dalam pernyataan saya di hadapan teman-teman pers, saya tidak pernah menyebut nama Menteri Ibu Rini atau nama lain. Saya tidak pernah sebut nama siapa pun dalam pernyataan saya," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (30/6).

Hal itu dikatakan Tjahjo menanggapi berkembangnya pemberitaan terkait menteri di Kabinet Kerja yang mengecilkan dan menganggap remeh kemampuan Presiden Joko Widodo.

"Prinsipnya, bahwa sikap Presiden Jokowi sudah terbuka atas kritik dan saran dari siapa pun baik anggota Kabinet, tokoh masyarakat, anggota DPR, pers bahkan masyarakat luas. Tetapi itu seharusnya disampaikan seara sopan, jangan kasar apalagi mengecilkan dan terkesan menghina Presiden," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Mendagri mengungkapkan ada beberapa menteri yang 'mengecilkan' Presiden Joko Widodo. "(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden)," kata Tjahjo.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.

Dia memperingatkan kepada para menteri di Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing.

"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.

Krisis ekonomi yang sangat gawat dan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan dan rakyat tercekik dengan berbagai penderitaan akibat kebijakan rezim Jokowi yang tidak 'becus', mengelola pemerintahan dan negara, tapi yang disalahkan menterinya. Dulu waktu memilih menteri sudah sangat jlimet, sampai melibatkan KPK segala. Menyangkut integritas, tapi sekarang sudah berbicara menggusur menteri? Jadi ini presiden apaan?

Biarpun setiap hari ganti menteri, tidak akan dapat menyelesaikan krisis yang sekarang melanda Indonesia. Karena yang paling pokok bukan menterinya, tapi presiden yang tidak mampu menjadi 'manajer' yang baik mengarahkan dan mengelola tokoh-tokoh yang duduk dipemerintahan sekarang ini secara efektif. Bukan menterinya. (dita/dbs/voa-islam. com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Misteri Rekaman Kriminalisasi KPK
• Guru Besar UI: Banyak Kalangan Akademisi yang Jumud dan Fanatik dengan Mazhab Keilmuwannya
• Polemik Menteri Hina Presiden, Pengamat Politik UI: Jangankan Menteri, Rakyat pun Menghujat Jokowi
• Haji Lulung Serahkan Berkas Rahasia Bareskrim Terkait Korupsi UPS DKI Jakarta
• Panglima TNI Sudah Terima Info Ada WNI Dipenggal ISIS Karena Sebarkan Virus HIV
• AJI Himbau Perusahaan Media Keluarkan THR untuk Karyawan
• Ahok Mengaku Rela Serahkan Diri ke Bareskrim bersama Jokowi Atas Kasus UPS
• Mampukah PDIP Menjadi Kekuatan Politik Pro-Rakyat dan Tidak Korup?