Buruh: Perbudakan Modern Lahir di Hari Perayaan Indonesia yang ke-70

JAKARTA (voa-islam.com)- Perayaan Indonesia yang ke-70 tahun ternyata tidak berpengaruh nyata kepada masyarakat, khsususnya untuk para buruh. Selain ekonomi yang kian lemah, para buruh pun merasa mereka hanya dijadikan sebuah obyek “pemuas” bagi para konglo dan kapitalis.

“Kita hanya dijadikan obyek dan bahan perdagangan bagi para kaum pemilik modal. Mereka pun lebih mementingkan partainya saja,” ucap salah satu orator wanita di depan Istana siang tadi (01/09/2015).

Orator wanita ini juga menyatakan, investor telah dimanjakan oleh pemerintah saat ini. sedangkan rakyat, yang seharusnya mendapat prioritas utama justru seakan dinomorduakan.

“Atas nama investasi, pemerintah justru tidak berujung baik kepada masyarakat,” tambahnya dengan semangat.

Belum lagi, masih menurutnya, pendidikan tinggi hingga saat ini masih saja dijadikan komoditi orang-orang kaya, atau para pengusaha. “Pendidikan tinggi juga dikhususkan untuk orang-orang kaya dan pemilik modal,” simgkat tegas yang disambut pekikan ‘hidup buruh’ dari massa aksi.

Oleh karena itu, ia menilai pemrintah, khsususnya Negara Indonesia belum sepenuhnya merdeka sebagaimana ynag telah banyak terjadi.

“Perbudakan masih terlihat di perayaan Indonesia yang ke-70 tahun. Yaitu perbudakan dengan gaya modern,” tutupnya.

Perlu diketahui, massa yang hadir untuk melakukan demontrasi diikuti oleh para buruh dari berbagai kota atau daerah. Dari pantauan voa-islam.com, selain ada yang datang dari Banten, mereka ada pula yang datang dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Presiden PKS Minta Pemerintah Mengutamakan Buruh Indonesia
• Buruh Ingatkan Pemerintah Tidak Beri Janji Palsu
• Ribuan Buruh Melakukan Aksi Demo Menolak PHK dan Longmarc Menuju Istana
• Fokus Pencitraan, Presiden Diminta Turun dari Kursinya
• Ekonomi Memprihatinkan, Mantan Panglima TNI: Tetap Waspada
• Pernyataan Sering Membingungkan, Presiden Diminta Tidak Ikut Campur
• Ahok Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp. 800 Miliar, Bukan Rp. 191 Miliar
• Polri Terkesan Main-main dan Tidak Profesional Menegakkan Hukum