Presiden PKS Minta Pemerintah Mengutamakan Buruh Indonesia

JAKARTA (voa-islam.com) - Di tengah-tengah krisis ekonomi Indonesia yang menghentak, dan buruh terkena dampak akibat krisis, masih ditambah membludaknya buruh asal Cina, ini membuat kondisi  semakin memburuk. Sangat paradok di Indonesia pengangguran membludak, tapi malah diberikan kepada orang-orang Cina.

Menghadapi kondisi buruh dan sikap pemerintah yang memberikan kesempatan buruh Cina masuk, Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Shohibul Iman mendesak pemerintah meningkatkan daya tahan perusahaan, dan  menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan.

"Memang sekarang ini perusahaan juga punya daya tahan sendiri. Begitu daya tahan itu jebol mereka mau tak mau harus di PHK," kata Presiden PKS, Shohibul Iman di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Menurutnya, dalam kondisi saat ini yang shortcut, pemerintah harus memberikan insentif kepada perusahaan. Insentifnya silakan pemerintah berinovasi memberikan beragam insentif, baik insentif fiskal, misalnya pengurangan pajak, kemudahan pajak.

"Insentif apa saja. Sehingga mereka punya daya tahan lebih untuk pegawainya, tidak di PHK," jelasnya. Dia menegaskan ini merupakan persoalan yang cukup serius di lapangan. Oleh karena itu PKS mengimbau pemerintah untuk mengutamakan buruh lokal di atas kepentingan buruh asing. "Saya kira model-model itu sudah ada dalam pilihan kebijakan. Tinggal pemerintah mau tidak melaksanakannya," tandasnya. 

Dibagian lain, di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta berlangsung aksi demonstrasi buruh, di mana puluhan ribu buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah sebesar 20 persen. Ini dampak dari krisis ekonomi Indonesia, dan semua harga kebutuhan pokok naik, dan buruk terkecik. (sasa/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Buruh Ingatkan Pemerintah Tidak Beri Janji Palsu
• Ribuan Buruh Melakukan Aksi Demo Menolak PHK dan Longmarc Menuju Istana
• Fokus Pencitraan, Presiden Diminta Turun dari Kursinya
• Ekonomi Memprihatinkan, Mantan Panglima TNI: Tetap Waspada
• Pernyataan Sering Membingungkan, Presiden Diminta Tidak Ikut Campur
• Ahok Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp. 800 Miliar, Bukan Rp. 191 Miliar
• Polri Terkesan Main-main dan Tidak Profesional Menegakkan Hukum
• Laut Tercemar Akibat Reklamasi Teluk Jakarta, DPR RI akan Panggil Ahok