DPR RI Minta dengan Tegas Kepada Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi Cina

JAKARTA (voa-islam.com)- DPR RI meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk mencabut bebas visa bagi Negara Cina. Menurut Wihadi Wiyanto, Anggota Komisi III DPR RI bebas visa yang diberikan pemerintah kepada Cina telah banyak disalahgunakan.

"Pemerintah diminta untuk mencabut bebas visa kepada warga Tiongkok karena dengan bebas visa itu, mereka menyalahgunakannya," kata Wihadi, Rabu (02/09/2015), demikian yang dikutip Antara.

Ia mencontohkan, penyalahgunaan visa tersebut banyak dilakukan di sektor informal seperti pariwisata. Mereka bebas bekerja karena bebas visa yang diberikan dan mereka dapat waktu satu bulan. 1 bulan mereka kerja, lalu balik dan besoknya balik lagi dan sampai bekerja lagi di Indonesia.

"Sektor informal mereka sudah bekerja dan tidak terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata. Sektor informal ini sekarang sudah digerogoti oleh Tiongkok," kata politisi Partai Gerindra itu.

Selain meminta pemerintah untuk mencabut bebas visa bagi warga Tiongkok, Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tenaga Kerja Asing dan Orang Asing. Panja ini akan melibatkan Imigrasi dan Kepolisian.

"Rencananya akan dibentuk pertengahan bulan September. Besok kita rapat dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly dan kita akan dorong untuk membentuk Panja," kata Wihadi. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• SBY Sentil Pemimpin Agama yang Suka Buat Gaduh
• Indonesia Hadapi Krisis Ekonomi, DPR RI Tegaskan Tidak Butuh IMF
• Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso Dicopot Jokowi
• Buruh Siap Mogok Nasional jika Pemerintah Tidak Berani Komitmen
• Tak Ingin Dibodohi Pemerintah, Buruh Akan Siapkan Massa Lebih Besar
• Aktivis Sosdem Teten Masduki Menggantikan Luhut Binsar Panjaitan
• Rupiah Hancur Rp 14.141/IUSD, Janji Jokowi Berkuasa Satu Dolar/Rp 10.000 Palsu
• KPK Menjadi Alat Rezim Jokowi, Perwira Polisi dan Staf Ahli BIN Capim KPK?