Sudah Saatnya Presiden dan Wakil Presiden Diimpeachment

JAKARTA (voa-islam.com)- Permintaan Anggota DPR RI untuk meng-impeachment Jokowi-JK di tengah-tengah ekonomi dan hukum yang terpuruk dirasa diperlukan. Misalnya, mereka, keduanya dianggap telah melanggar konstitusi yang ada di Negara ini. Demikian yang dikatakan Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumele beberapa waktu lalu.

Jokowi dan JK sudah melanggar konstitusi, jadi dua-cuanya harus diimpeach," ujar dia, seperti yang dikutip Rakyat Merdeka.

JK patut diduga telah melindungi kejahatan korporasi, korupsi dan gratifikasi terkait kasus Pelindo. Jika tuduhan ini terbukti, kata Iwan Sumule, maka JK telah melakukan pengkianatan terhadap TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 dan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. 

Adapun Jokowi antara lain telah melanggar UU Migas dan UU Kepolisian. Menurut Iwan Sumule, Jokowi telah melanggar kedua UU tersebut karena menyerahkan penentuan harga BBM ke mekanisme pasar, dan memerintahkan kepolisian untuk tidak menahan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang berstatus tersangka.

"Ada banyak pelanggaran konstitusi lainnya yang dilakukan Jokowi. Tapi pada prinsipnya kita jangan terjebak dalam persoalan kubu-kubuan antara JK dengan Jokowi. Kalau dua-duanya melanggar kosntutusi harus dimakzulkan. Kita tidak peduli dengan faksi-faksi Jokowi-JK," tukas aktivis 98 ini. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dinilai Tidak Paham, Presiden Buat Kisruh di Dalam Pemerintahannya
• Ini Oleh-oleh Puan Maharani dari Cina
• Siapa Saja Ikut Bertemu Donald Trump di New York?
• Kualitas Moral Ahok Cacat, Tidak Pantas Memimpin (kembali) Jakarta
• Janji Jokowi Disangsikan, Dolar Terus Meroket Rp 14.225/USD, Terendah sejak Krisis 1998
• Disinyalir Ada Peran Pemerintah, Aktivis Siap Lempar Tikus Mati di Kediaman JK
• Ahok Gusur Kampung Pulo karena Permintaan Agung Podomoro Group
• Pernah Mendukung, Kini Aktivis Perempuan Nilai Ahok Tidak Pantas Pimpin Jakarta