Menteri Nihil Tindakan akibat Eksekutif Gaduh

JAKARTA (voa-islam.com)- Kegaduhan yang terjadi di pemerintahan Jokowii menurut Anggota DPD RI merupakan hal biasa. Akan tetapi, sebaiknya, ia mengingatkan agar kegaduhan yang tercipta tidak diketahui publik atau masyarakat.

"Gaduh, ya silahkan. Tetapi jangan biarkan publik mengetahuinya. Agar tetap kondusif," ucap Parlindungan Purba.

Parlindungan juga mengingatkan agar Jokowi di dalam pemerintahannya jangan terlalu banyak program, melainkan harus dibarengi dengan keputusan-keputusan para menteri yang cukup ideal. "Seharusnyajangan hanya fokus terhadap program-program kerja saja. Ia harus perhatikan pula para menterinya di dalam memberi keputusan," sambungnya.

Parlindungan, lanjutnya, mencontohkan di daerah yang terkadang Surat Edaran lebih sakti daripada Undang-undang. Padahal di dalam pelaksanaan kinerja seharusnya UU-lah yang mesti dipatuhi.

"Contohnya saja di daerah itu surat edaran dari Kepala Daerah lebih hebat daripada UU," sesalnya. Dan ia memberikan contoh tersebut dalam hal pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, ia dan anggota lainnnya yang duduk di DPD akan memberikan perhatian lebih kepada perihal di atas.

"Kami akan revisi tentang pengadaan barang dan jasa.," tambahnya singkat.

Ia hadir dalam diskusi yang diadakan oleh media massa lokal. Hadir pula beberapa pembicara lainnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ada yang Mau Coba-Coba Bikin Kegaduhan Baru Lewat Minuman Keras
• Rupiah Tetap Loyo, Tak Mampu Bangkit, Rp 14.360/1USD, Jokowi Semakin Ikut Terpuruk
• Tolak Bertemu Mahasiswa Bisa Berakibat Pemakzulan terhadap Jokowi-JK
• Ekonomi Indonesia Saat Ini Melorot karena KKN
• Presiden Jokowi Tidak Lagi Berdaulat di Mata Masyarakat
• Ada Kendali Lain di Lingkaran Pemerintahan Joko Widodo
• Krisis Bisa Dilihat dari Mahasiswa dan Berbagai Elemen Minta Jokowi Turun
• Lalai & Internal Kacau, DPD RI: Presiden Jangan Hanya Blusukan