Hadirkan Sejarah PKI dengan Adil, jika Tidak maka Bubarkan Komnas HAM

JAKARTA (voa-islam.com)- Muchdi Purwoprandjono mengingatkan Komnas  HAM agar tidak gegabah dalam merilis atau mengeluarkan peryataan tentang komunis, khususnya mengenai penghianatan PKI di Indonesia. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini juga mengajak masyrakat agar ikut membantu memantau pergerakan lembaga asasi manusia tersebut.

“Untuk persoalan PKI, aktor yang kita awasi ialah Komnas HAM. Karena lembaga tersebutlah yang mencari dan membuat data tentang PKI,” ajaknya pada saat menghadirii Ziarah dan Doa dalam memperingati Hari Penghianatan PKI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lubang Buaya, Monemen Pancasila Sakti beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ia beralasan, Komnas HAM dengan data yang dimilikinya lebih banyak tidak berimbang memberitakan sejarah PKI di Indonesia. Misalnya saja ia menyebutkan data yang diperoleh Komnas Ham lebih banyak bersumber pada eks-eks atau pendukung komunis di Indonesia. “Yang mererka rilis hanya data-data PKI saja, buka dari umat Islam dan para ulama yang menjadi korban kekejaman PKI,” sesalnya.

Untuk itu, ia mengingatkan agar Komnas HAM berlaku adil terhadap sejarah, data dan fakta tentang PKI atau komunis. Jika hal ini tidak dilakukan oleh Komnas HAM, maka ia mengancam akan membubarkan lembaga tersebut.

“Lembaga (Komnas HAM) adalah lembaga pertama yang nanti kita bubarkan!” tegasnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Patung Petani Sandang Senjata di Jakarta Bukti Masih Eksisnya PKI
• Ciri Khas Komunis Itu Merebut Kekuasaan dengan Kekerasan
• Gerindra Tobat Tujuh Turunan, Tidak Bakal Ngusung Ahok Lagi di Pilgub DKI
• Dengan Paket Ekonomi Jokowi, Rupiah Tetap Melemah Rp14.707/1USD, dan Kudeta
• Muslim : PDIP Harus Menyerukan untuk Lengserkan Jokowi
• KPK Akan Terus Mendalami Keterlibatan Surya Paloh Dengan Gatot Pujo Nugroho
• Prof. Tjipta Lesmana: Tentara Banyak yang Dibantai oleh PKI
• Ahok Nantang Ingin Dijadikan Tersangka dalam Dugaan Korupsi