Hadiah Satu Tahun, DPR/MPR RI Diminta Lakukan Sidang Istimewa Lengserkan Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Menyambut satu tahun kepemimimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mahasiswa, pemuda, dan rakyat melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR RI. Para demonstran yang didominasi oleh mahasiswa ini menuntut Jokowi untuk turun dari tampuk kekuasaannya.

Guntur, salah satu orator, misalnya meminta Jokowi untuk turun segera dari kursi presiden. Ia beralasan, sejak dipimpin oleh Jokowi, Indonesia justru bjatuh ke dalam kubangan masalah, seperti PHK dan kemiskinan.

“Sudah saatnya kita turunkan Joko Widodo di hari satu tahun kepemimpinannnya. PHK, Rupiah yang lemah, dan kemiskinan menjadi alasan untuk itu,” ucapnya berapi-api.

Ia bahkan mengancam, jika Jokowi tidak turun dari kursi presiden, maka ia yang merupakan salah satu dari Aliansi Tarik Mandat (ATM) akan terus melakukan perlawanan dengan turun ke jalan.

“Jika tidak turun, maka kami (Aliansi Tarik Mandat/ATM) akan terus melakukan perlawanan kepada jokowi-JK dengan turun ke jalan,” tambahnya di depan ratusan massa, hari ini (20/10/2015).

Ia juga menyebutkan, revolusi pun hal ikhwal yang mungkin akan dilakukan bila Jokowi dan JK tidak segera turun dari jabatannya. Seperti tahun 1998, Guntur mengajak aksi massa dan masyarakat untuk mendorong DPR/MPR RI melakukan Sidang Istimewa.

“Kami meminta DPR/MPR RI untuk lakukan Sidang Istimewa untuk jatuhkan Jokowi. Kita akan kepung DPR/MPR,” tutup ajaknya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Demo, Menyambut Setahun Jokowi yang Semakin Mencekik Rakyat dan Terjajah Oleh A Seng
• Ambruknya Ekonomi Cina dan Dampaknya Terhadap Krisis Ekonomi Indonesia?
• Kebijakan Jokowi pun Ada yang Dipengaruhi oleh Media Sosial
• Buntut Capella Tersangka, Jokowi Panggil Jaksa Agung, PAN Siap Mengganti?
• Jokowi Pilih Jalan Kompromi karena Menjaga Partai-partai Pendukungnya
• Anggaran Siap, Migrant Care: Hukuman Mati Dilaksanakan Tahun Depan
• Terganjalnya Penyelesaian Soal Hutan dan Asap karena Saling Tindihnya Kebijakan
• Kacamata Netizen: KPK dan Tolikara Belum Dilirik Serius oleh Pemerintah