Saat Ini Rakyat sedang Hadapi Perang Ideologi dan Globalisasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Kemerdekaan Indonesia selama 70 tahun bukanlah waktu yang singkat di dalam mempertahankannya. Banyak hal yang perlu dilakukan. Namun di era saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Panglima (purn) TNI Djoko Santoso, justru Indonesia saat ini harus diselamatkan.

“Hanya saja situasi saat sebelum merdeka dan saat ini berbeda. Hari ini kia dituntut untuk menyelamatkan NKRI setelah kemerdekaan yang kita raih selama 70 tahun,” sampainya, Kamis (18/11/2015), di Tugu Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya di era saat ini tantangannya lebih berat dari beberapa puluh tahun silam. Jika saja dahulu rakyat dihadapi langsung berupa fisik, kini rakyat dihadapi oleh perang ideologi.

Saat ini juga menurutnya Indonesia mengalami gelombang pasang yang berupa globalisasi. “Tapi saat ini lebih berat. Bukan saja persoalan dan bersifat fisik, melainkan ideologi. Kita pun sedang hadapi gelombang pasang globalisasi,” ucapnya.

Reformasi yang telah bangsa Indonesia lewati pun menurutnya belum mampu dan sepenuhnya berhasil. Namun, ia mengaku pada masa reformasi ini ada beberapa pencapaian yang dinilai cukup. “Reformasi pun belum sepenuhnya kita harapkan. Walau patut diakui masih ada hal-hal yang telah dicapai. Dan tanpa ada rasa apapun kepada pemimpin, reformasi saat ini belum dikatakan berhasil sepenuhnya,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Demi Freeport, UU Dapat Diubah, Pakar Hukum: Ini Bahaya!
• Dirut Freeport Menginisiasi Bertemu DPR RI & Minta Perpanjangan Kontrak
• Alasan Bersih-bersih Kementerian ESDM, Dirut Freeport Inisiasi Pertemuan(?)
• Mantan Panglima TNI Sebut NKRI Tidak Lagi Berdaulat di Era Saat Ini
• Dinilai Tidak Pro Rakyat, DPR Dipersilahkan Berhentikan Presiden
• Dalam Sejarah, Cina Sempat Menyerang agar Mendapatkan Wilayah NKRI
• Bukan Hanya Diplomasi, Kekuatan Militer Dibutuhkan Indonesia dalam Hadapi Cina
• Lawan Cina Klaim Wilayah Natuna, Pemerintah harus Siapkan Berkas-berkas Sejarah