IRESS: Siapapun Harus Tunduk pada UU, termasuk Freeport Indonesia

JAKARTA (voa-islam.com)- Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menegaskan bahwa siapapun harus mengikuti dan mematuhi UU yang ada di negara Indonesia, termasuk PT Freeport. Melalui UU tersebut, niscaya kedaulatan negara akan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

"UU itu berlaku untuk siapapun, termasuk Freeport. Hal ini ditekankan agar kedaulatan Indonesia bisa terwujud," sampainya, Sabtu (05/12/2015), di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Marwan juga menegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk menekan Freeport agar patuh. "Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya alternatif," sambungnya. Bila Freeport enggan mengikuti, maka itu hak mereka. "Jika anda mau UU seperti ini, ya lakukan," tambahnya.

Selain itu ia menghimbau kepada pemerintah untuk melihat apa yang telah dibuat Freeport selama ini. 40 tahun lebih Freeport bercokol Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Karena itu ia menantang pemerintah untuk tidak memperpanjang perusahaan asal Amerika tersebut.

Kendati agak pesimis, karena sebelumnya ia menyebut pemerintah telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan asumsi positif, namun ia meyakini pemerintah mampu memperbaikinya. "Faktanya pemerintah telah membuat MoU dengan Freepport. Namun sekarang yang mesti dilakukan ialah memperbaikinya," usulnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengamat: Kita Jangan Terpengaruh Setting-an Freeport
• Kasus Frerport Berawal dari Surat Menteri SS ke Moffett
• Nasionalisasi Freeport, Pengusaha: Vulgar, Baiknya Sinergi dengan Badan Lain
• Rebut Freeport dengan Gerakan Intifadhah
• Dalam Rekaman Pencatutan Nama: Ada Bagi-bagi Saham di Freeport
• Transkrip Tersebar ke Publik, Bos Freeport: Saya Tidak Mengeceknya
• Mengapa Bos Freeport Serahkan HP ke Kejaksaan Agung, Bukan ke MKD?
• Tidak Lapor SN ke Aparat, SS: Ini hanya Urusan Etika